SUARAMALANG.COM, Jakarta – Pengusutan kasus dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri memasuki babak pengawasan parlemen. Komisi III DPR RI menjadwalkan rapat kerja dengan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pada Kamis, 12 November 2026.
Rapat tersebut tidak hanya akan membahas perkembangan penyidikan, tetapi juga menyoroti pihak yang diduga memberikan perintah penyadapan serta motif di balik tindakan tersebut.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan, pengungkapan perkara harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak berhenti pada penetapan tersangka.
“Komisi III DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Kapolri pada Kamis, 12 November 2026, untuk membahas kasus penyadapan ilegal, termasuk membongkar siapa dalang dan apa motif di balik penyadapan tersebut,” ujar Habiburokhman dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (8/11/2026).
Menurutnya, rapat baru dapat dilaksanakan pada Kamis karena masa persidangan DPR dijadwalkan kembali dibuka pada Selasa, 10 November 2026.
Empat Tersangka, Motif Penyadapan Masih Didalami
Kasus ini menjadi perhatian setelah Bareskrim Polri mengumumkan penetapan tiga tersangka berinisial LSP, ASN, dan EH pada 3 November 2026.
Jumlah tersangka kemudian bertambah menjadi empat orang. Berdasarkan laporan E-Media DPR RI pada 6 November, keempatnya berinisial LSP, AS, EH, dan SU.
Salah satu nama yang disebut dalam perkara tersebut adalah mantan Kapolri Jenderal (Purn.) Listyo Sigit Prabowo.
Penyidik menduga praktik penyadapan berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa proses verifikasi maupun dasar penyelidikan dan penyidikan yang sah.
Selain penyadapan tanpa hak, polisi juga mendalami dugaan penghapusan berkas elektronik sekitar Oktober 2026 yang diduga bertujuan menghilangkan jejak.
Perkara ini mendapat perhatian karena sasaran dugaan penyadapan disebut mencakup Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat negara dan tokoh masyarakat.
Kapolri Suyudi Ario Seto sebelumnya membentuk tim khusus yang dipimpin Kabareskrim Komjen Pol. Asep Safrudin untuk menangani perkara tersebut.
Suyudi juga menyatakan bahwa proses hukum yang berjalan tidak berkaitan dengan persaingan internal Polri.
DPR Soroti Perlindungan Privasi Warga Negara
Selain meminta pengungkapan pihak yang bertanggung jawab, Komisi III DPR RI menyoroti pentingnya pengawasan terhadap kewenangan penyadapan oleh aparat penegak hukum.
Habiburokhman sebelumnya menegaskan bahwa perlindungan dari praktik penyadapan ilegal tidak boleh hanya berlaku bagi pejabat negara, tetapi juga seluruh masyarakat.
Perkara tersebut turut membuka kembali pembicaraan mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa proses hukum tetap diserahkan kepada kepolisian. Namun, DPR akan mempertimbangkan perkembangan perkara dalam menentukan langkah pembahasan regulasi penyadapan.
Habiburokhman memastikan Komisi III akan terus mengawasi penanganan kasus tersebut.
“Sebagaimana arahan Pimpinan DPR, kami akan kawal penanganan kasus ini sampai terungkap sejelas-jelasnya. Siapa pun yang terlibat haruslah dimintai pertanggungjawaban hukum,” tegasnya.
Rapat kerja pada 12 November mendatang diharapkan dapat memberikan penjelasan lebih lengkap mengenai perkembangan penyidikan, mekanisme penggunaan sistem penyadapan, serta langkah pencegahan penyalahgunaan kewenangan.
Hingga laporan ini disusun, motif dan pihak yang diduga memerintahkan penyadapan masih menjadi bagian dari pengusutan. Penetapan tersangka juga belum berarti bahwa kesalahan pidana telah terbukti melalui putusan pengadilan.
