SUARAMALANG.COM, Yogyakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati meminta kepolisian mengusut secara transparan penanganan kericuhan demonstrasi di Yogyakarta pada 10 November 2026. Ia menyoroti dugaan penangkapan sewenang-wenang, penggunaan kekuatan aparat di sekitar kampus, serta perlunya perlindungan bagi mahasiswa yang terdampak.
Esti menegaskan, penanganan demonstrasi harus mengutamakan pendekatan humanis dan persuasif dengan tetap menghormati hukum serta hak asasi manusia (HAM).
“Kita menolak keras segala bentuk kekerasan, termasuk dalam penanganan aksi demonstrasi. Aparat keamanan seharusnya mengutamakan langkah-langkah humanis dan persuasif,” kata Esti kepada Parlementaria, Jumat (13/11/2026).
Kericuhan terjadi pada malam hari setelah aksi mahasiswa dan elemen masyarakat sipil memperingati Hari Pahlawan di Yogyakarta. Dalam peristiwa tersebut, aparat menggunakan gas air mata dan water cannon, sedangkan sebagian massa melakukan pelemparan batu serta kembang api.
Situasi kemudian meluas hingga kawasan Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM). Rekaman peristiwa tersebut beredar di media sosial dan memunculkan sorotan terhadap tindakan pengamanan di sekitar lingkungan kampus.
DPR Minta Penangkapan dan Dugaan Kekerasan Diperiksa
Esti meminta Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjelaskan secara terbuka proses penanganan massa aksi, termasuk dugaan penangkapan secara acak dan sporadis.
Ia juga menekankan pentingnya pendampingan hukum bagi mereka yang masih ditahan serta akses bagi perguruan tinggi untuk mengetahui kondisi dan mendampingi mahasiswanya.
“Pendampingan hukum tetap harus diberikan bagi mereka yang masih ditahan. Penegak hukum juga perlu membuka akses bagi perguruan tinggi yang mahasiswanya ditahan itu,” ujarnya.
Dalam materi yang disampaikan, sebanyak 157 orang sempat ditahan terkait kericuhan dan dugaan perusakan fasilitas umum. Polda DIY kemudian menyatakan telah memulangkan 154 orang, termasuk 22 anak di bawah umur. Tiga orang lainnya disebut masih ditahan, dua di antaranya dinyatakan positif narkoba dan satu orang ditetapkan sebagai tersangka karena membawa barang berbahaya.
Esti juga meminta Polri mengusut dugaan keterlibatan kelompok massa tidak dikenal yang disebut muncul setelah aksi penyampaian aspirasi berlangsung damai pada siang hingga sore hari.
Menurutnya, aparat perlu membedakan pelaku kekerasan dengan peserta demonstrasi yang menyampaikan pendapat secara damai, warga yang melintas, maupun masyarakat yang berada di sekitar lokasi kejadian.
Ia turut menyoroti laporan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta mengenai dugaan penangkapan tidak proporsional, kekerasan aparat, serta warga dan peserta aksi yang mengalami luka-luka. Esti meminta informasi tersebut diperiksa dengan mencocokkan keterangan mahasiswa, saksi, dan rekaman kejadian.
Penggunaan Gas Air Mata di Sekitar UGM Jadi Sorotan
Perhatian Esti juga tertuju pada laporan penggunaan gas air mata di sekitar pintu masuk kampus UGM, terutama karena lokasi tersebut berdekatan dengan instalasi gawat darurat (IGD) rumah sakit.
UGM sebelumnya menyampaikan keberatan atas pengerahan aparat dalam jumlah besar di titik strategis sekitar kampus. Sementara itu, kepolisian menyatakan tindakan pengamanan dilakukan di sekitar Bundaran UGM dan membantah aparat memasuki lingkungan kampus.
Esti meminta perbedaan keterangan tersebut diselesaikan melalui verifikasi bersama pihak universitas. Penjelasan kepolisian, menurutnya, perlu mencakup alasan pengerahan personel, kebutuhan pengamanan, serta dampaknya terhadap keselamatan sivitas akademika.
“Mahasiswa, dosen, serta tenaga kependidikan harus tetap mempunyai ruang yang aman untuk belajar, bekerja, dan menyampaikan pandangan. Keselamatan mahasiswa dan sivitas serta kegiatan pendidikan harus dilindungi,” tuturnya.
Ia mendukung langkah UGM menelusuri kondisi mahasiswa yang terdampak, termasuk mereka yang sempat kehilangan kontak maupun diduga ditahan. Esti juga mendukung kemungkinan pembentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF) independen untuk mengungkap rangkaian peristiwa dan memastikan ada atau tidaknya kesalahan prosedur pengamanan.
Kampus Diminta Beri Pendampingan dan Pemulihan
Selain mendorong pengusutan, Esti meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi memfasilitasi dukungan antarkampus bagi mahasiswa yang membutuhkan bantuan hukum, perawatan medis, maupun pemulihan psikologis.
Penyesuaian kegiatan akademik juga perlu diberikan sesuai kondisi mahasiswa agar proses pendampingan tidak menghilangkan kesempatan mereka untuk mengikuti pendidikan.
Esti menegaskan kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak warga negara yang harus dihormati dan dilindungi. Perguruan tinggi, menurutnya, harus tetap menjadi ruang aman bagi mahasiswa untuk berpikir kritis, berorganisasi, dan mengembangkan ilmu pengetahuan.
“Demokrasi harus memberi ruang bagi aspirasi, bukan kekerasan. Serta kampus harus tetap menjadi tempat yang aman bagi generasi penerus bangsa,” pungkasnya.
