SUARAMALANG.COM, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Kapolda Jatim Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono memperkuat koordinasi untuk menjaga stabilitas keamanan dan iklim investasi di Jawa Timur. Keduanya juga menekankan pentingnya komunikasi terbuka dengan masyarakat agar penyampaian aspirasi berlangsung melalui dialog yang konstruktif.
Pertemuan tersebut berlangsung di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (23/10/2026). Dalam agenda itu, Khofifah menyoroti keterkaitan antara kepastian hukum, stabilitas sosial, dan kepercayaan investor terhadap daerah.
“Sinergi antara pemerintah daerah dan kepolisian menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa iklim investasi di Jawa Timur tetap kondusif sehingga dunia usaha berkembang dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” ujar Khofifah.
Menurutnya, iklim investasi yang sehat tidak hanya bergantung pada peluang ekonomi dan ketersediaan infrastruktur. Kepastian hukum, keamanan, serta hubungan yang baik antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat juga berperan dalam menciptakan lingkungan usaha yang mendukung pertumbuhan ekonomi.
Khofifah berharap koordinasi Pemprov Jatim dan Polda Jatim dapat membantu memperkuat daya tarik Jawa Timur sebagai tujuan investasi. Pertumbuhan investasi diharapkan membuka lapangan kerja, memperluas kesempatan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Khofifah Tekankan Ruang Dialog bagi Buruh dan Mahasiswa
Selain membahas investasi, Khofifah menyoroti pentingnya menjaga komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk kalangan buruh dan mahasiswa. Menurutnya, penyampaian aspirasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang perlu mendapat ruang secara terbuka.
Ia mendorong pemerintah dan aparat keamanan mengedepankan pendekatan dialogis, menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat, serta menangani persoalan sesuai ketentuan hukum.
“Kita perlu terus merawat komunikasi, membuka ruang dialog dan membangun saling pengertian. Perbedaan pandangan adalah hal yang wajar, tetapi harus kita kelola bersama agar tetap berada dalam koridor hukum serta menjaga suasana yang teduh dan kondusif,” kata Khofifah.
Ia menilai komunikasi yang terjaga dapat membantu mencegah persoalan berkembang menjadi ketegangan sosial. Dengan begitu, stabilitas daerah tetap terpelihara tanpa mengesampingkan ruang partisipasi masyarakat.
Kondisi yang aman dan harmonis juga menjadi faktor pendukung keberlangsungan kegiatan ekonomi, pendidikan, dan kehidupan sosial. Karena itu, koordinasi pemerintah daerah dan kepolisian diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, kepastian hukum, serta perlindungan hak masyarakat.
Melalui komunikasi dan koordinasi berkelanjutan, Khofifah berharap Jawa Timur dapat mempertahankan stabilitas daerah sekaligus mendorong pembangunan yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Direktur Intelkam Polda Jatim, pejabat terkait dari Polda Jatim, serta sejumlah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jatim.
