SUARAMALANG.COM, Jakarta – Pengalaman Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengelola sistem belanja digital sekolah kini dimanfaatkan untuk mendukung tata kelola pengadaan kebutuhan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Bersama Badan Gizi Nasional (BGN), Kemendikdasmen mengembangkan Loka MBG dengan mengadaptasi ekosistem Sistem Informasi Pembelanjaan Sekolah (SIPLah).
Kerja sama tersebut diarahkan untuk membuat proses pembelanjaan kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Loka MBG diharapkan dapat membantu pencatatan transaksi sekaligus mempermudah proses pengadaan barang yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan program MBG.
Pengembangan sistem ini telah memasuki tahap uji coba yang melibatkan 40 SPPG dan sekitar 200 pemasok. Berdasarkan tahapan yang disampaikan Kemendikdasmen pada 30 Oktober 2026, Loka MBG telah menjalani soft launching dan dijadwalkan memasuki grand launching pada Desember 2026. Implementasi secara menyeluruh diharapkan berlangsung pada Januari 2027.
Belajar dari 5,01 Juta Transaksi SIPLah
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, menjelaskan bahwa pengalaman SIPLah menjadi salah satu dukungan konkret dalam kerja sama dengan BGN.
Sepanjang 2025, SIPLah mencatat 5,01 juta transaksi dengan nilai mencapai Rp21,6 triliun. Transaksi tersebut melibatkan 294.897 satuan pendidikan. Dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah transaksi tumbuh 20,76 persen, sedangkan nilai transaksinya meningkat 25,58 persen.
Melalui SIPLah, satuan pendidikan dapat memenuhi kebutuhan secara mandiri dari 73.725 toko yang tersebar di 496 kabupaten dan kota. Sistem tersebut juga menyediakan informasi harga dan rincian barang sehingga pengguna dapat membandingkan penawaran dari penyedia.
Pengalaman tersebut menjadi referensi bagi Loka MBG. Pencatatan transaksi dalam satu sistem diharapkan membantu proses pengadaan lebih mudah ditelusuri dan dipertanggungjawabkan. Namun, penerapannya tetap perlu disesuaikan dengan kebutuhan operasional SPPG, termasuk pengadaan bahan pangan untuk mendukung layanan makanan bergizi.
Pemasok Lokal Berpeluang Masuk Ekosistem Pengadaan
Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, mengatakan pemanfaatan SIPLah dipilih karena sistem tersebut telah berjalan di lingkungan Kemendikdasmen. Menurut dia, mengadaptasi sistem yang sudah digunakan dinilai lebih tepat dibandingkan membangun mekanisme baru tanpa pengalaman operasional sebelumnya.
“Daripada kita mengarang-ngarang sesuatu yang belum pernah ada, yang belum tentu bisa jalan, jadi kita mengadopsi, meniru sesuatu yang memang sudah berjalan, sudah baik di Kemendikdasmen,” ujar Sudaryono.
Pengembangan Loka MBG juga membuka peluang bagi pelaku usaha di sekitar dapur SPPG untuk terlibat sebagai pemasok. Apabila berjalan sesuai tujuan, sistem digital ini dapat membantu mempertemukan kebutuhan pengadaan dengan penyedia barang secara lebih tertata.
Meski demikian, manfaat tersebut akan bergantung pada pelaksanaan sistem, keterbukaan informasi, serta kemampuan pemasok memenuhi kebutuhan SPPG. Kesiapan pengguna dan mekanisme pengawasan juga menjadi bagian penting agar proses pengadaan berlangsung sesuai ketentuan.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menyambut baik kolaborasi tersebut. Ia berharap kerja sama Kemendikdasmen dan BGN dapat meningkatkan kualitas layanan MBG sehingga manfaatnya semakin dirasakan peserta didik di seluruh Indonesia.
Dengan uji coba yang sedang berjalan dan target implementasi pada Januari 2027, Loka MBG akan menjadi salah satu langkah pemanfaatan ekosistem digital untuk mendukung tata kelola program pemerintah. Keberhasilannya nantinya tidak hanya ditentukan oleh penggunaan teknologi, tetapi juga oleh transparansi transaksi, akuntabilitas pengadaan, dan efektivitas pemenuhan kebutuhan di tingkat SPPG.
