SUARAMALANG.COM, Minahasa – Dugaan penyalahgunaan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi kembali terungkap di Sulawesi Utara. Aparat TNI AD dari Polisi Militer Kodam XIII/Merdeka menggerebek lokasi penimbunan solar subsidi dengan barang bukti mencapai 4,7 ton di Kabupaten Minahasa Utara.
Pengungkapan kasus tersebut dilakukan setelah muncul antrean panjang di sejumlah SPBU serta laporan masyarakat terkait dugaan penyelewengan solar subsidi. Kondisi itu memicu perhatian aparat karena dinilai berpotensi mengganggu distribusi energi bagi masyarakat.
Operasi penggerebekan dilakukan di Jalan Kabima, Desa Tontalete, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara. Tim dipimpin Kasigakkum Pomdam XIII/Merdeka Mayor Cpm I Nyoman Riarsa bersama 14 personel atas perintah Danpomdam XIII/Merdeka Kolonel Cpm Novem J. Rajagukguk.
Dari lokasi tersebut, aparat mengamankan sekitar 4,7 ton solar subsidi yang diduga ditimbun secara ilegal. Selain itu, empat warga sipil berinisial DHW, RF, TG, dan SW turut diamankan dalam operasi tersebut.
Seluruh terduga pelaku bersama barang bukti kemudian diserahkan ke Ditreskrimsus Polda Sulawesi Utara untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Penanganan perkara kini berada di bawah kewenangan kepolisian.
Kapendam XIII/Merdeka, Kolonel Kav Sofyan, menegaskan bahwa pengawasan distribusi BBM subsidi menjadi perhatian serius jajaran Kodam XIII/Merdeka. Menurutnya, penyalahgunaan solar subsidi dapat merugikan masyarakat luas.
“Kodam XIII/Merdeka mendukung penuh upaya pemerintah dalam menjaga distribusi BBM subsidi agar benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, praktik penimbunan maupun penyalahgunaan BBM subsidi dapat memicu kelangkaan di lapangan. Dampaknya tidak hanya dirasakan pengendara, tetapi juga sektor usaha kecil yang bergantung pada pasokan solar subsidi.
Sementara itu, Pangdam XIII/Merdeka, Mayjen TNI Mirza Agus, disebut memberikan apresiasi terhadap langkah cepat jajaran Pomdam XIII/Merdeka dalam membongkar dugaan praktik ilegal tersebut.
Kodam XIII/Merdeka memastikan akan terus memperkuat pengawasan bersama aparat terkait guna mencegah penyalahgunaan distribusi BBM subsidi di wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo. Langkah itu dilakukan untuk menjaga stabilitas distribusi energi dan memastikan subsidi tepat sasaran.
