SUARAMALANG.COM, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto membahas perkembangan ekonomi nasional dan strategi penguatan ketahanan energi dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Pembahasan mencakup pengendalian inflasi, penguatan sektor manufaktur, arus modal asing, efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hingga persiapan implementasi bioetanol E20 dan pembangunan fasilitas penyimpanan minyak. Sejumlah langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat kemandirian energi di tengah ketidakpastian global.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa sejumlah indikator ekonomi nasional masih menunjukkan perkembangan positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikan dalam rapat, inflasi Indonesia pada Oktober 2026 tercatat sebesar 3,23 persen.
Angka tersebut masih berada dalam sasaran inflasi pemerintah sebesar 2,5 persen dengan toleransi plus minus 1 persen, atau rentang 1,5 hingga 3,5 persen.
“Jadi ini on track inflasinya,” ujar Suahasil dalam keterangan pers seusai rapat.
APBN Akhir Tahun Diminta Tetap Efisien
Selain inflasi, pemerintah mencermati penguatan aktivitas manufaktur. Suahasil menyebut indeks Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia meningkat dari kisaran 52 menjadi 54 pada Oktober 2026.
Menurut dia, kenaikan indeks tersebut mengindikasikan optimisme pelaku usaha terhadap peningkatan permintaan. Kondisi ini berpotensi mendorong perusahaan menambah pembelian bahan baku dan mempersiapkan peningkatan produksi.
Pemerintah juga melaporkan arus modal asing yang masih masuk melalui instrumen Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
Di sisi fiskal, realisasi pendapatan dan belanja negara hingga akhir Oktober disebut masih berjalan sesuai rencana. Namun, pemerintah menghadapi kebutuhan untuk mengoptimalkan penerimaan dan menuntaskan belanja dalam dua bulan terakhir tahun anggaran.
Suahasil menyebut pemerintah masih perlu mengumpulkan penerimaan negara lebih dari Rp600 triliun pada November–Desember 2026. Sementara itu, belanja negara yang masih harus direalisasikan mencapai sekitar Rp990 triliun.
Presiden Prabowo, menurut Suahasil, mengingatkan kementerian dan lembaga agar menjaga efisiensi meskipun penyerapan anggaran biasanya meningkat menjelang akhir tahun.
“Dua bulan terakhir seperti biasa namanya operasi APBN itu kalau di akhir tahun biasanya itu ngegas lebih cepat, lebih besar itu silakan, tetapi harus tetap efisien,” kata Suahasil.
Bioetanol E20 dan Cadangan Minyak Diperkuat
Dalam rapat yang sama, Presiden Prabowo membahas kesiapan implementasi bioetanol E20 sebagai bagian dari strategi ketahanan energi. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengatakan pemerintah telah menyiapkan rencana strategis pengembangan bioetanol hingga E50.
Pelaksanaannya akan melibatkan koordinasi lintas kementerian, terutama Kementerian ESDM dan Kementerian Pertanian. Pemerintah juga berencana mempertahankan program biodiesel B50 di tengah dinamika geopolitik yang dapat memengaruhi sektor energi.
Selain bahan bakar nabati, pemerintah merencanakan pembangunan fasilitas penyimpanan minyak atau storage di sejumlah wilayah Sumatra. Fasilitas tersebut ditujukan untuk menambah kapasitas penyimpanan minyak mentah impor dan memperkuat cadangan energi nasional.
Bahlil menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan kapasitas cadangan yang dapat menopang kebutuhan lebih dari 20 hari, dengan sasaran jangka lanjut hingga 60 hari.
Menurut Bahlil, studi kelayakan pembangunan fasilitas penyimpanan telah selesai. Pemerintah berencana meninjau sejumlah lokasi pada akhir 2026, termasuk memeriksa aspek keamanan untuk meminimalkan potensi bencana dan risiko terhadap keselamatan.
Melalui pengendalian ekonomi, pengelolaan APBN yang efisien, pengembangan bioetanol, keberlanjutan biodiesel B50, dan penambahan fasilitas penyimpanan minyak, pemerintah berupaya memperkuat daya tahan ekonomi serta mengurangi kerentanan sektor energi terhadap gejolak global.
