SUARAMALANG.COM, Kabupaten Malang – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Malang mulai mendapat banyak sorotan dari masyarakat. Dalam hampir dua bulan terakhir, layanan aduan yang dibuka pemerintah daerah menerima puluhan laporan dari warga.
Sebagian besar keluhan berkaitan dengan menu makanan yang dibagikan kepada para penerima manfaat. Aduan tersebut didominasi masukan dari orang tua siswa.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang Atsalis Supriyanto mengatakan, banyak orang tua berharap menu makanan dapat disesuaikan dengan selera anak mereka.
“Rata-rata soal menu makanan. Dari yang kami terima, ada orang tua yang meminta kalau bisa makanannya begini atau begini,” ujar Atsalis, Sabtu (2/5/2026).
Namun, menurut Atsalis, keinginan tersebut tidak bisa langsung diterapkan begitu saja. Sebab, setiap anak memiliki preferensi makanan yang berbeda.
Aduan Tetap Diteruskan ke Penanggung Jawab
Atsalis menegaskan seluruh laporan yang masuk tetap diteruskan kepada pihak terkait. Pemkab Malang tidak mengabaikan setiap aduan dari masyarakat.
“Tapi kan ini personal ya, belum tentu permintaan orang tua ini disukai oleh anak lain,” katanya.
Ia memastikan seluruh keluhan diteruskan kepada koordinator maupun penanggung jawab Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk dievaluasi lebih lanjut.
“Apapun aduannya, tetap kami sampaikan ke penanggung jawab untuk ditindaklanjuti,” imbuhnya.
Menu MBG Disusun Berdasarkan Kebutuhan Gizi
Pemerintah Kabupaten Malang menegaskan penyusunan menu MBG tidak semata mempertimbangkan rasa atau selera makanan. Setiap paket makanan telah melalui perhitungan nutrisi oleh tenaga ahli gizi.
Karena itu, menu yang disajikan disesuaikan dengan kebutuhan gizi penerima manfaat. Pemerintah juga harus menjaga standar kandungan nutrisi dalam setiap sajian MBG.
Layanan pengaduan MBG sendiri mulai beroperasi sejak 9 Maret 2026. Warga dapat menyampaikan laporan melalui laman resmi, WhatsApp, maupun call center 112.
Sistem Pengaduan Terintegrasi Antarinstansi
Atsalis menjelaskan sistem aduan tersebut telah terhubung dengan sejumlah instansi terkait. Di antaranya Satgas MBG Kabupaten Malang, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, hingga pihak SPPG.
Dengan sistem itu, pemerintah berharap penanganan persoalan di lapangan dapat dilakukan lebih cepat. Evaluasi program juga diharapkan berjalan lebih efektif.
“Harapannya ke depan kita bisa cepat mengetahui jika ada masalah, sehingga segera diatasi dan diantisipasi. Penanggung jawab juga bisa langsung turun menyelesaikan,” pungkasnya.
