SUARAMALANG.COM, Jakarta – Pemerintah pusat memasuki fase krusial dalam reformasi kepabeanan setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan ultimatum tegas kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai agar melakukan perbaikan mendasar dalam waktu satu tahun.
Ultimatum tersebut disampaikan kembali oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menuturkan bahwa Presiden siap membekukan instansi tersebut bila kinerja dan citranya tidak kunjung membaik.
Purbaya menyampaikan bahwa Presiden bahkan membuka opsi mengembalikan fungsi pemeriksaan kepabeanan kepada surveyor swasta internasional Société Générale de Surveillance (SGS) seperti era Orde Baru apabila pembenahan internal tidak berjalan.
Peringatan itu disampaikan Purbaya secara langsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Kamis (27/11/2025).
Pada kesempatan itu, Purbaya menegaskan kembali kalimat ultimatum Presiden kepada jajarannya tanpa perubahan sedikit pun.
“Kalau kita gagal memperbaiki, nanti 16.000 orang pegawai Bea Cukai dirumahkan,” ujarnya di hadapan awak media pada Kamis (27/11/2025) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Purbaya mengakui bahwa persepsi publik terhadap Bea Cukai berada di titik kritis karena rentetan sorotan, mulai dari banjir impor ilegal, kasus viral penetapan nilai pabean, hingga rangkaian perkara hukum yang menyeret sejumlah pejabatnya.
Di tengah tekanan publik dan ancaman pembekuan dari Presiden, Purbaya memilih untuk memasang badan dengan meminta kesempatan satu tahun untuk melakukan pembersihan internal secara mandiri tanpa gangguan eksternal.
“Saya sudah minta waktu keberhasilannya satu tahun untuk tidak diganggu dulu. Biarkan saya, beri waktu saya untuk memperbaiki Bea Cukai, karena ancaman ini serius,” tegasnya pada Kamis (27/11/2025).
Untuk menjawab instruksi Presiden sekaligus meminimalisasi celah penyimpangan, Purbaya mulai mengadopsi teknologi kecerdasan imitasi atau artificial intelligence (AI) di pos-pos pelayanan utama Bea Cukai.
Teknologi AI tersebut difokuskan pada pendeteksian under-invoicing atau manipulasi nilai faktur impor yang selama ini menjadi lubang besar kebocoran penerimaan negara.
Purbaya menilai respons internal Bea Cukai terhadap kebijakan digitalisasi tersebut cukup positif dan menunjukkan kesediaan untuk berubah.
Ia menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia di Bea Cukai masih sangat mampu bila diarahkan dengan sistem yang lebih transparan dan berbasis teknologi.
Dalam penilaiannya, penerapan AI menjadi langkah penting untuk mengurangi subjektivitas sekaligus meningkatkan kecepatan dan akurasi pemeriksaan.
Purbaya menutup pernyataannya dengan optimisme bahwa reformasi satu tahun yang dimintanya dapat memenuhi ekspektasi Presiden.
“Saya pikir tahun depan sudah aman. Artinya, Bea Cukai akan bisa bekerja dengan baik dan profesional. Orang Bea Cukai pintar-pintar dan siap untuk merubah keadaan,” ujarnya.
Reformasi besar ini menjadi ujian awal bagi kabinet baru Prabowo–Gibran dalam menjawab tuntutan efisiensi, transparansi, dan pemberantasan penyelundupan yang selama ini menjadi sorotan nasional maupun internasional.
Penerapan AI sekaligus menjadi penanda bahwa pemerintah serius memulai transformasi digital yang menyasar sektor-sektor berisiko tinggi.
Dalam satu tahun ke depan, seluruh perhatian publik akan tertuju pada apakah Bea Cukai berhasil keluar dari tekanan atau justru masuk ke fase pembekuan sebagaimana ancaman yang telah disampaikan Presiden.
