SUARAMALANG.COM, Kota Malang – Sejumlah mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Brawijaya (UB) menyampaikan berbagai kritik dan pertanyaan terkait persoalan perkotaan saat mengikuti agenda Sekolah Legislatif dan audiensi di DPRD Kota Malang, Selasa (9/6/2026). Isu parkir, pengelolaan sampah, hingga penataan kawasan kota menjadi topik utama dalam forum tersebut.
Kegiatan yang diikuti mahasiswa Program Studi S1 Administrasi Publik dan S2 Magister Administrasi Publik itu menjadi wadah dialog antara kalangan akademisi dan legislatif. Forum tersebut membahas berbagai persoalan aktual yang tengah dihadapi Kota Malang.
Mahasiswa Soroti Persoalan Parkir dan Sampah
Ketua Fraksi NasDem-PSI DPRD Kota Malang sekaligus Wakil Ketua Komisi C, Dito Arief Nurakhmadi, mengapresiasi antusiasme mahasiswa dalam menyampaikan kritik dan masukan. Menurutnya, kepedulian generasi muda terhadap perkembangan kota terlihat dari pertanyaan yang mereka ajukan.
“Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan mahasiswa sangat kritis. Mereka menyoroti persoalan parkir, sampah, tempat hiburan, hingga berbagai kebijakan daerah yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat,” ujar Dito.
Isu parkir menjadi salah satu pembahasan yang paling banyak mendapat perhatian. Mahasiswa mempertanyakan pengelolaan retribusi parkir, keberadaan juru parkir di sejumlah titik, serta manfaat yang diterima masyarakat dari sektor tersebut.
Selain parkir, persoalan sampah juga menjadi sorotan dalam diskusi. Mahasiswa menilai pengelolaan sampah membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat agar solusi yang diterapkan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
DPRD Paparkan Fungsi Legislasi dan Pengawasan
Dalam kesempatan tersebut, DPRD Kota Malang juga menjelaskan tugas dan fungsi lembaga legislatif kepada para peserta. Pemaparan mencakup fungsi pembentukan peraturan daerah, penganggaran, serta pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Dito menjelaskan bahwa mahasiswa perlu memahami bagaimana proses kebijakan publik disusun dan dijalankan. DPRD, kata dia, memiliki peran penting dalam memastikan program pemerintah berjalan sesuai aturan dan kebutuhan masyarakat.
“Kami menjelaskan bagaimana proses penyusunan anggaran dilakukan bersama pemerintah daerah, bagaimana sebuah perda dibentuk, hingga bagaimana DPRD melakukan pengawasan terhadap program dan kebijakan yang dijalankan Pemerintah Kota Malang,” katanya.
Jembatan Dunia Akademik dan Pemerintahan
Sebagai alumni FIA Universitas Brawijaya, Dito menilai kegiatan semacam ini penting untuk mendekatkan dunia akademik dengan praktik pemerintahan. Menurutnya, mahasiswa tidak cukup hanya memahami teori kebijakan publik di ruang kuliah.
Ia menegaskan bahwa berbagai persoalan kota seperti banjir, kemacetan, sampah, kerawanan sosial, dan tata kelola ruang publik memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Karena itu, penyelesaiannya membutuhkan kolaborasi lintas sektor.
“Mahasiswa harus memahami bahwa kebijakan publik tidak sesederhana yang tertulis di buku. Ada banyak aspek yang harus dipertimbangkan, mulai dari perencanaan, implementasi, pengawasan hingga evaluasi,” jelasnya.
Dorong Kolaborasi untuk Pembangunan Kota
Dito juga menekankan bahwa penyelesaian berbagai persoalan Kota Malang tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah daerah. Kampus dan mahasiswa dinilai memiliki peran strategis sebagai agen perubahan yang mampu menghadirkan gagasan serta solusi.
“Kami ingin mengajak mahasiswa untuk ikut peduli terhadap masalah-masalah di Kota Malang. Sebab pembangunan kota bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat, termasuk dunia akademik,” tegasnya.
Melalui kegiatan Sekolah Legislatif tersebut, DPRD Kota Malang berharap kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah semakin kuat. Sinergi itu diharapkan mampu mendukung pembangunan Kota Malang yang lebih partisipatif, responsif, dan berkelanjutan.
