SUARAMALANG.COM – Polemik pembatasan konten kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di media sosial memicu perhatian publik. Perdebatan mencuat setelah tangkapan layar percakapan warganet dengan Meta AI viral di media sosial.
Dalam percakapan tersebut, Meta AI mengaitkan pemblokiran sejumlah konten dengan permintaan hukum Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Klaim itu memunculkan dugaan pembatasan informasi terkait demonstrasi, kritik terhadap pemerintah, hingga kebakaran hutan dan lahan.
Namun, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid membantah pemerintah meminta platform menghapus konten atau membatasi informasi mengenai karhutla. Ia menegaskan informasi tersebut justru dibutuhkan untuk mendukung penanganan kebakaran di lapangan.
Klaim Meta AI dan Data Takedown Konten
Dalam jawaban yang beredar di Threads, Meta AI menyebut sejumlah pemblokiran terjadi karena Meta memenuhi permintaan hukum dari Komdigi.
“Kasusnya bukan Meta anti-demo — sebagian besar pemblokiran itu karena Meta nurutin permintaan hukum dari Komdigi,” tulis Meta AI dalam percakapan tersebut.
Meta AI juga merujuk pada pemberitahuan yang muncul ketika akun Instagram tidak dapat diakses dari Indonesia. Pesan itu menyebut pembatasan dilakukan setelah platform memenuhi permintaan hukum Komdigi.
Selain itu, Meta AI mengutip riset SAFENet bersama Remotivi mengenai penurunan konten atau takedown selama April hingga Agustus 2026. Riset yang disebut dalam percakapan tersebut mencatat 73 tindakan penurunan konten.
Dari jumlah itu, sebanyak 90,4 persen diklaim berkaitan dengan permintaan Komdigi. Konten yang disorot disebut mencakup kritik terhadap program pemerintah dan persoalan karhutla.
Meta AI turut menyinggung kemungkinan penggunaan permintaan hukum sebagai cara mengendalikan narasi ketika isu sensitif menjadi perhatian publik. Meski demikian, klaim dalam percakapan AI tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya kebijakan pembatasan informasi oleh pemerintah.
Komdigi Tegaskan Tidak Membatasi Informasi Karhutla
Menanggapi polemik tersebut, Meutya menyatakan Komdigi tidak pernah meminta platform menurunkan konten untuk membatasi informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan.
“Kami ingin menyampaikan bahwa kami di Kemkomdigi memahami perhatian dari masyarakat. Perhatian ini juga menjadi atensi kami,” ujar Meutya melalui akun Instagram resminya, Rabu (21/10/2026).
Ia menegaskan informasi karhutla memiliki peran penting bagi pemerintah. Informasi dari masyarakat dapat menjadi bahan masukan untuk mendukung penanganan kebakaran di lapangan.
“Tidak ada penurunan konten maupun permintaan penurunan konten dari Kemkomdigi untuk membatasi informasi terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla,” tegasnya.
Meutya juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi mengenai karhutla. Ia menekankan pentingnya informasi yang faktual dan dapat dipertanggungjawabkan.
Transparansi Algoritma Platform Jadi Sorotan
Di tengah polemik tersebut, Meutya turut menyoroti dugaan pembatasan jangkauan konten melalui algoritma dan pedoman komunitas atau Community Guidelines milik platform.
Menurut dia, perusahaan teknologi perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola konten. Pengguna seharusnya memiliki keleluasaan menentukan informasi yang ingin mereka akses di media sosial.
“Apa yang kita lihat dan kita konsumsi di social media seharusnya merupakan hak pengguna sebagai konsumen untuk memilih, bukan diatur sepihak oleh perusahaan teknologi semata,” ungkap Meutya.
Pernyataan tersebut menempatkan transparansi algoritma sebagai salah satu persoalan penting dalam polemik pembatasan konten. Namun, dugaan bahwa algoritma membatasi informasi karhutla masih perlu ditelusuri melalui bukti dan penjelasan dari platform terkait.
Pengguna Diminta Ajukan Banding Jika Konten Dibatasi
Meutya meminta masyarakat yang merasa unggahan terkait karhutla mengalami pembatasan agar mengajukan aduan atau banding kepada platform masing-masing.
Pengguna juga dapat melaporkan persoalan tersebut kepada Komdigi. Langkah ini diharapkan membantu pemerintah menelusuri dugaan gangguan layanan terhadap informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan.
“Jika ada yang merasa ada gangguan layanan pada unggahan terkait karhutla di platform, baik itu Meta, TikTok, atau platform lainnya, ajukan aduan atau banding kepada platform terkait, lalu laporkan juga kepada kami,” pungkasnya.
Polemik ini menyisakan persoalan mengenai transparansi moderasi konten di media sosial. Penjelasan platform dan keterbukaan data menjadi penting untuk membedakan pembatasan berdasarkan kebijakan internal, pemenuhan permintaan hukum, atau faktor teknis algoritma.
