SUARAMALANG.COM – Rencana pengerahan hampir 21 ribu personel TNI Angkatan Laut ke Jakarta menjadi perhatian publik. Dokumen yang beredar memuat empat tahapan penguatan pengamanan ibu kota, termasuk penyiagaan 13.140 prajurit yang menunggu perintah pergerakan.
Pengerahan tersebut berlangsung di tengah situasi politik dan keamanan yang menjadi sorotan. Penetapan Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka turut menjadi perhatian di tengah beredarnya dokumen tersebut.
Namun, kedua peristiwa itu belum tentu memiliki hubungan langsung. Dokumen pengerahan pasukan tidak secara eksplisit menyebut penetapan Listyo sebagai alasan pengamanan.
Empat Tahap Penyiapan Pasukan
Dokumen tersebut merinci pengerahan personel melalui empat tahapan. Tahap pertama melibatkan 2.100 prajurit yang sudah berada di Jakarta sejak 2 November 2026.
Pasukan berasal dari Korps Marinir, Koarmada I, Kodaeral III, dan Kolinlamil. Mereka mendapat penugasan melalui skema bantuan kendali operasi (BKO), terutama untuk memperkuat pengamanan Kodam Jaya.
Berikutnya, tahap kedua menyiapkan 3.500 personel dari sejumlah satuan luar Jakarta. TNI AL merencanakan pengangkutan sebagian pasukan menggunakan KRI Makassar dan KRI dr. Soeharso.
Kapal perang tersebut dijadwalkan mengangkut personel pada 3–4 November 2026. Pasukan berasal dari Koarmada II, Kodaeral V, Pasmar 2, Satlinlamil 2, dan sejumlah pangkalan TNI AL.
Sementara itu, tahap ketiga mencakup 2.240 prajurit. Mereka akan bergerak melalui jalur darat menggunakan bus dan truk.
Personel tersebut berasal dari Koarmada II, Pasmar 2, Puspenerbal, AAL, Kodiklatal, serta sejumlah pangkalan TNI AL.
13.140 Prajurit Masuk Status Siaga
Tahap keempat menjadi bagian terbesar dalam skema pengamanan tersebut. Sebanyak 13.140 prajurit masuk status siaga di satuan masing-masing.
Rinciannya mencakup 4.430 personel Mabesal di Cilangkap dan 4.410 prajurit Korps Marinir di Jakarta.
Kekuatan lainnya berasal dari Koarmada RI, Koarmada I, Pushidrosal, Kodaeral III, Puspomal, dan Kolinlamil.
Selain itu, terdapat personel Seskoal, Lanudal Jakarta, RSAL Dr. Mintohardjo, serta Ladokgi REM.
Dengan demikian, seluruh tahapan mencakup 20.980 personel. Namun, angka tersebut merupakan total kekuatan dalam rencana pengerahan, bukan seluruhnya pasukan yang sudah bergerak.
Dokumen juga mencantumkan kebutuhan anggaran pergeseran personel non-Marinir sebesar Rp520,5 juta.
Anggaran tersebut mencakup uang makan prajurit yang menempuh perjalanan darat maupun laut. Selain itu, terdapat biaya penyewaan 15 bus untuk rute Surabaya–Jakarta.
TNI Sebut Pengerahan Pasukan sebagai Hal Biasa
Di tengah perhatian publik, Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI Muhammad Nas memberikan penjelasan mengenai pengerahan pasukan.
Ia menyebut kesiapsiagaan dan pengerahan personel merupakan bagian dari tugas rutin TNI. Menurutnya, institusi tersebut harus selalu siap melindungi masyarakat dan menjaga keutuhan NKRI.
“Pengerahan pasukan merupakan hal yang biasa dilakukan karena TNI dituntut senantiasa siap siaga untuk melindungi segenap bangsa dan menjaga keutuhan NKRI,” kata Muhammad Nas, dikutip dari Antara, Selasa (3/11/2026).
Meski demikian, Kapuspen TNI belum menjelaskan secara terperinci tujuan pengerahan pasukan dalam jumlah besar tersebut. Ia juga belum menjawab dugaan keterkaitan pengerahan dengan kemungkinan aksi demonstrasi.
Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Laut (Asops KSAL) Yayan Sofiyan menyebut rencana tersebut mengacu pada Surat Telegram Panglima TNI Nomor STR/96/2026 tertanggal 2 November 2026.
Dengan demikian, kaitan antara penyiapan 20.980 personel dan penetapan Listyo Sigit masih memerlukan penjelasan lebih lanjut dari pihak TNI.
