SUARAMALANG.COM, KABUPATEN MALANG– Ancaman bencana hidrometeorologi mulai membayangi sejumlah wilayah Kabupaten Malang seiring peralihan musim kemarau ke penghujan. Mengantisipasi potensi bencana yang semakin meluas, Polres Malang menyiagakan sekitar 800 personel dengan pola penanganan berbasis rayonisasi.
Kesiapsiagaan tersebut ditandai melalui Apel Kesiapsiagaan Bencana di Halaman Polres Malang, Kamis (5/11/2026). Apel melibatkan berbagai instansi terkait sebagai bentuk kesiapan menghadapi kemungkinan bencana, mulai dari banjir, tanah longsor hingga angin kencang.
Kapolres Malang AKBP Rulian Syauri mengatakan, perubahan cuaca dalam beberapa waktu terakhir mulai memunculkan sejumlah kejadian bencana di wilayah Kabupaten Malang.
“Awalnya kekeringan, sekarang mulai ada angin, kemudian angin kencang, selanjutnya hujan. Sehingga menyebabkan beberapa titik bencana di wilayah Kabupaten Malang,” ungkap Rulian.
Dia menyebut, sejumlah wilayah telah mengalami tanah longsor. Bahkan, angin kencang juga mengakibatkan kerusakan rumah warga hingga bangunan sekolah.
Menurutnya, apel kesiapsiagaan tersebut tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial. Namun, juga untuk memastikan kesiapan kekuatan personel, sarana prasarana, hingga dukungan logistik apabila sewaktu-waktu terjadi bencana.
“Kita melaksanakan siaga untuk mengecek kesiapan personel dan sarana prasarana yang ada. Sehingga apabila terjadi bencana, kita tidak terdadak, termasuk bantuan-bantuan yang sifatnya logistik,” jelasnya.
Dari jajaran Polres Malang, sekitar 800 personel disiapkan untuk mendukung penanganan bencana.
Namun, pengerahan personel tidak dilakukan secara terpusat, melainkan menggunakan sistem rayonisasi yang terbagi dalam empat wilayah, yakni rayon utara, selatan, barat, dan timur.
Dengan pembagian tersebut, personel terdekat dapat segera bergerak menuju lokasi kejadian untuk melakukan penanganan awal sekaligus membantu proses evakuasi masyarakat terdampak.
“Rayonisasi ada utara, selatan, barat, dan timur. Jadi kita ambil personel-personel yang paling dekat dari titik kejadian,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Malang Dra. Hj. Lathifah Shohib mengungkapkan, rentetan bencana dalam beberapa hari terakhir telah berdampak pada sejumlah wilayah, terutama kawasan Malang bagian timur.
Bahkan, dampaknya tidak hanya menyasar permukiman warga, tetapi juga sektor pertanian. Sejumlah lahan persawahan terendam banjir hingga menyebabkan tanaman padi mengalami kerusakan.
Berdasarkan laporan yang diterimanya, kejadian bencana sepanjang 2026 telah tersebar di lima kecamatan, yakni Pujon, Tirtoyudo, Ampelgading, Singosari, dan Sumbermanjing Wetan (Sumawe).
Selain kerusakan lahan pertanian, fasilitas pendidikan juga terdampak cukup serius. Salah satunya SMP Satu Atap 4 yang mengalami kerusakan berat.
Lathifah menegaskan, penanganan bencana membutuhkan koordinasi lintas instansi. Pemerintah Kabupaten Malang tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan kepolisian, TNI, maupun unsur terkait lainnya.
“Dengan kesiapan seperti ini, kita tidak perlu waktu lama untuk menangani bencana yang ada di Kabupaten Malang. Penanganannya harus dilakukan secara gotong royong. Tidak mungkin Pemkab sendiri, Polres sendiri. Kita harus bekerja sama dalam satu komando,” ujar Lathifah.
Dia meminta seluruh unsur yang terlibat memperkuat koordinasi agar penanganan di lapangan berjalan cepat dan tidak tumpang tindih, terutama saat menghadapi kondisi darurat.
“Beberapa sawah tergenang banjir sehingga tanamannya rusak. Mudah-mudahan bencana tidak meluas ke wilayah lainnya,” katanya.
Selain kesiapan aparat dan pemerintah daerah, Lathifah juga mengingatkan pentingnya peran masyarakat dalam mengurangi risiko bencana. Salah satunya dengan menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan ke sungai maupun saluran air.
Menurutnya, tumpukan sampah yang menghambat aliran air dapat memicu luapan hingga menggenangi persawahan dan permukiman warga.
“Masyarakat juga harus disiplin, misalnya tidak membuang sampah di sungai. Salah satu penyebabnya adalah timbunan sampah yang menghalangi jalannya air sehingga terjadi luapan. Jadi, kita harus menjaga lingkungan bersama-sama,” tegasnya.
Terkait dukungan anggaran, Lathifah memastikan Pemkab Malang telah mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan penanganan bencana.
Serapan anggaran kebencanaan pada tahun sebelumnya diperkirakan mencapai 80 hingga 85 persen. Sementara kebutuhan anggaran untuk 2027 masih dalam tahap pembahasan.
Pemkab Malang juga mendapatkan dukungan dari Kementerian Sosial untuk penanganan kebencanaan melalui delapan titik.
Dengan disiagakannya ratusan personel kepolisian serta penguatan koordinasi lintas instansi, penanganan bencana di Kabupaten Malang diharapkan semakin responsif.
Terutama dalam penyelamatan warga, penanganan kerusakan infrastruktur, serta penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak.
Pewarta: *Deni Robi
