SUARAMALANG.COM, Jakarta – Komisi III DPR RI mendorong pengusutan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional tidak hanya menggunakan ketentuan pidana terkait informasi elektronik. DPR meminta penyidik menelusuri kemungkinan adanya motif politik, pihak yang memerintahkan, hingga pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebut sejumlah ketentuan hukum lain perlu dikaji, termasuk pasal makar, aturan terkait keamanan negara, dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
Menurutnya, dugaan penyadapan terhadap kepala negara dan sejumlah tokoh politik merupakan persoalan serius karena berpotensi menyangkut kepentingan serta keselamatan negara.
“Kalau Presiden disadap, pastilah keselamatan negara menjadi terancam. Karena itu, harus diungkap secara jelas apa motifnya dan siapa yang mengambil manfaat politik dari penyadapan ilegal ini,” ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Ia juga menyoroti informasi yang menjadi perhatian Komisi III mengenai jumlah sasaran dugaan penyadapan yang disebut mencapai lebih dari 6.000 orang.
Habiburokhman memastikan Komisi III tengah berkomunikasi dengan Mabes Polri untuk menjadwalkan rapat kerja khusus pada Rabu atau Kamis pekan ini. DPR ingin memperoleh penjelasan mengenai perkembangan penyidikan, termasuk dugaan keterlibatan pihak di luar internal kepolisian.
DPR Minta Penyelidikan Telusuri Kemungkinan Motif Politik
Habiburokhman menegaskan pengusutan tidak boleh berhenti pada dugaan keterlibatan sejumlah oknum di lingkungan Polri.
Penyidik, menurutnya, perlu menelusuri kemungkinan adanya kelompok atau tokoh politik yang merencanakan, memfasilitasi, maupun mengambil keuntungan dari penyadapan tersebut.
“Kita tidak mau menuduh orang tertentu. Namun, penyelidik harus membongkar sampai ke arah sana. Jangan hanya oknum internal di Mabes Polri, tetapi juga kemungkinan kelompok politik, tokoh politik, atau siapa pun yang merencanakan maupun mengambil manfaat dari penyadapan ilegal ini,” tegasnya.
Ia juga membuka kemungkinan penggunaan UU Tipikor apabila penyidikan menemukan adanya penyalahgunaan perangkat negara untuk kepentingan di luar tugas yang semestinya.
Selain itu, Habiburokhman menilai pasal makar dan ketentuan mengenai keamanan negara perlu dipertimbangkan berdasarkan hasil pengungkapan perkara.
Meski demikian, usulan tersebut masih berupa pandangan politik hukum dari Ketua Komisi III DPR. Penerapan pasal pidana tertentu tetap harus didasarkan pada unsur delik, alat bukti, dan hasil penyidikan.
Perppu Penyadapan hingga Aturan Khusus Ikut Disinggung
Habiburokhman juga menyinggung kemungkinan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) apabila ditemukan kebutuhan mendesak untuk mengatur karakteristik tindak pidana yang belum terjangkau secara memadai oleh peraturan yang berlaku.
Ia membandingkan wacana tersebut dengan kebijakan regulasi yang pernah ditempuh pemerintah setelah peristiwa Bom Bali.
“Kalau memang diperlukan dalam situasi mendesak, bisa saja Presiden mengeluarkan Perppu untuk mengatur tindak pidana yang sangat ekstrem seperti ini,” ungkapnya.
Di sisi lain, pengaturan penyadapan memang memiliki sejumlah ketentuan hukum yang perlu dibedakan.
Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur pidana bagi orang yang secara melawan hukum mendengarkan, merekam, mengubah, menghambat, atau mencatat transmisi informasi elektronik dan dokumen elektronik yang tidak bersifat publik. Ketentuan tersebut juga mengatur penyebarluasan hasil penyadapan. <Cite refs={[“turn861717search13″,”turn861717search3”]}/>
Sementara itu, Pasal 136 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP menyebut penyidik dapat melakukan penyadapan untuk kepentingan penyidikan, dengan ketentuan lebih lanjut diatur melalui undang-undang mengenai penyadapan. <Cite refs={[“turn861717search8″,”turn861717search10”]}/>
Dengan demikian, ketentuan pidana mengenai penyadapan ilegal dalam KUHP berbeda dari pengaturan tata cara penyadapan yang sah untuk kepentingan penyidikan.
Komisi III DPR RI ingin memastikan seluruh aspek perkara tersebut terungkap, mulai dari dugaan pelaku di lapangan, pihak yang memberikan perintah, motif, hingga kemungkinan penyalahgunaan kewenangan.
Habiburokhman menegaskan, siapa pun yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
