SUARAMALANG.COM, KABUPATEN MALANG – Memperingati momentum Hari Pahlawan, sekitar 50 mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Bersatu menggelar aksi penyampaian aspirasi di depan Gedung DPRD Kabupaten Malang, Selasa (10/11/2026).
Massa aksi berasal dari tiga perguruan tinggi, yakni Universitas Al-Qolam Malang, Universitas Modern Al Rifa’ie Indonesia (UMAIN), dan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Ibnu Sina Malang.
Dalam aksinya, mahasiswa menyoroti implementasi sejumlah program strategis pemerintah, khususnya Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka menilai diperlukan evaluasi menyeluruh agar kebijakan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Suhadak selaku Koordinator Lapangan (Korlap) aksi mengungkapkan, salah satu persoalan yang dipertanyakan mahasiswa adalah ketidakjelasan operasional KDMP.
Bahkan, pihaknya memperoleh informasi bahwa manajer KDMP telah menerima pembayaran sejak 1 November 2026, meskipun kepastian operasional koperasi masih menjadi pertanyaan.
“Kalau kita berpikir secara rasional, bagaimana orang-orang yang tidak bekerja itu bisa dibayar,” ungkap Suhadak.
Menurutnya, mahasiswa tidak mempersoalkan tujuan pemerintah dalam menghidupkan perekonomian desa melalui koperasi. Namun, implementasi program perlu dikaji kembali, mulai dari kesesuaian anggaran, mekanisme pengelolaan, hingga kesiapan teknis di lapangan.
Evaluasi diperlukan agar program tidak sekadar berjalan secara administratif, tetapi mampu menjawab kebutuhan ekonomi masyarakat desa.
Selain KDMP, mahasiswa juga mendesak evaluasi total terhadap program MBG, meliputi transparansi anggaran, kualitas gizi, keamanan pangan, distribusi, pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga pertanggungjawaban pelaksana program.
Suhadak turut menyinggung adanya laporan ribuan peserta didik yang mengalami persoalan dalam pelaksanaan MBG, termasuk di Kabupaten Malang.
Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Malang, Alayk Mubarrok, M.H.I., menyampaikan bahwa evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan program pemerintah.
Menurutnya, suatu program dapat memiliki tujuan dan konsep yang baik, tetapi persoalan tetap berpotensi muncul ketika diterapkan di lapangan.
“Setiap program tidak ada yang sempurna. Setiap program tidak ada yang berjalan mulus, bahkan kalau idenya baik, kadang-kadang pelaksanaannya ini juga ada masalah,” ujarnya.
Alayk menegaskan, evaluasi secara berkelanjutan diperlukan sebagai pengingat bagi pelaksana program agar implementasinya tidak menyimpang dari tujuan awal.
Aspirasi dan kritik masyarakat, termasuk mahasiswa, menjadi masukan penting untuk menyempurnakan kebijakan pemerintah.
“Evaluasi kita butuhkan terus-menerus sebagai bagian dari pertimbangan, sebagai bagian dari masukan sehingga perjalanannya pun akan selalu mengalami penyempurnaan,” tambahnya.
Selain persoalan KDMP dan MBG, Suhadak menyampaikan bahwa aksi tersebut juga membawa isu kerusakan lingkungan, khususnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Mahasiswa mendesak Presiden menetapkan status bencana nasional apabila indikator dan kondisi faktual memenuhi ketentuan perundang-undangan, disertai penguatan penanganan, pemulihan lingkungan, serta penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab.
Menanggapi tuntutan tersebut, Alayk menjelaskan bahwa penetapan status bencana nasional merupakan kewenangan pemerintah pusat. DPRD Kabupaten Malang dapat meneruskan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat sebagai bagian dari penyampaian aspirasi masyarakat.
Sementara itu, tuntutan lain yang disuarakan mahasiswa menyangkut persoalan ketimpangan ekonomi, pengangguran, akses pendidikan, stabilisasi harga kebutuhan pokok, distribusi pangan, serta kesejahteraan petani.
Mahasiswa juga mendorong penguatan supremasi sipil dan profesionalisme TNI melalui pengembalian orientasi utama TNI sebagai alat pertahanan negara serta evaluasi penempatan prajurit aktif pada jabatan sipil.
Menanggapi persoalan kesejahteraan guru yang turut disinggung dalam diskusi, Alayk menjelaskan bahwa pembahasan dan perjuangannya telah dilakukan melalui komisi yang membidangi urusan pendidikan sesuai kewenangan dan kemitraan masing-masing komisi.
Ditegaskannya bahwa aspirasi terkait keadilan bagi para guru tetap menjadi perhatian DPRD.
Lebih lanjut, Alayk menilai isu-isu yang dibawa mahasiswa sebagian merupakan persoalan lama yang telah disuarakan sejak beberapa bulan terakhir, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Meski demikian, ruang dialog dan pertukaran pandangan dinilai tetap diperlukan agar aspirasi yang disampaikan memiliki landasan pemikiran yang jelas dan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah.
Suhadak menegaskan bahwa gerakan mahasiswa tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral dalam mengawal kebijakan publik.
Ia menyatakan aksi lanjutan berpeluang dilakukan apabila tuntutan yang disampaikan tidak memperoleh respons dan penyelesaian sebagaimana diharapkan.
Melalui momentum Hari Pahlawan, mahasiswa berharap kritik dan aspirasi yang disampaikan dapat menjadi pengingat bagi pemerintah untuk terus memperbaiki tata kelola kebijakan serta memastikan setiap program berjalan transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pewarta: *Deni Robi
