SUARAMALANG.COM, Jakarta – Penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki perkembangan baru. Enam orang saksi mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sementara Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) oleh sidang etik Polri.
Permohonan perlindungan enam saksi tersebut masih dalam proses penelaahan LPSK sejak 6 November 2026. Ketua LPSK Achmadi mengatakan, lembaganya juga berkoordinasi dengan penyidik Bareskrim Polri yang menangani perkara tersebut.
Penelaahan dilakukan dengan mempertimbangkan pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman yang dihadapi, serta kondisi khusus para saksi atau korban.
“Pelindungan terhadap saksi penting diberikan untuk menjamin rasa aman dengan mempertimbangkan situasi khusus yang dihadapi, termasuk tingkat kerentanan dan keseriusan tindak pidana,” kata Achmadi, Selasa (10/11/2026).
LPSK juga membuka kemungkinan bertambahnya jumlah saksi yang mengajukan perlindungan seiring perkembangan penanganan perkara.
Tiga Tersangka Dipindahkan ke Rutan Mako Brimob
Di sisi lain, penanganan perkara oleh Bareskrim Polri juga berlanjut melalui pemindahan tiga tersangka ke Rumah Tahanan Mako Brimob.
Ketiganya adalah Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso.
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol Suhermanto membenarkan pemindahan tersebut. Sebelumnya, ketiganya menjalani penahanan di Rumah Tahanan Mabes Polri setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 3 November 2026.
Sementara itu, Irjen Pol Slamet Uliandi belum ditahan karena masih menjalani pemulihan setelah mengalami stroke.
Perkara ini berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo. Penyidik juga mendalami dugaan penyadapan terhadap sejumlah pihak lain, termasuk pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, dan pengusaha.
Ahrie Sonta Dijatuhi PTDH, Ajukan Banding
Perkembangan lain datang dari proses pemeriksaan internal Polri. Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) menjatuhkan sanksi PTDH terhadap Irjen Ahrie Sonta Nasution pada Selasa (10/11/2026).
Selain sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat, majelis etik juga menyatakan perilaku Ahrie sebagai perbuatan tercela.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menyampaikan bahwa Ahrie dinyatakan melanggar sejumlah ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 dan Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Meski demikian, Ahrie menggunakan haknya untuk mengajukan banding. Permohonan tersebut selanjutnya akan diperiksa oleh komisi etik pada tingkat banding.
Dengan demikian, putusan PTDH terhadap Ahrie masih berada dalam proses upaya banding, terpisah dari proses pidana yang ditangani Bareskrim.
DPR Minta Penjelasan dan Evaluasi
Kasus dugaan penyadapan ini juga mendapat perhatian DPR RI. Ketua DPR Puan Maharani menyatakan komisi terkait akan meminta penjelasan mengenai perkara tersebut.
Menurut Puan, DPR akan memberikan masukan dan melakukan evaluasi setelah memperoleh penjelasan dari pihak terkait. Ia menegaskan proses hukum tetap harus dihormati dan dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.
Perkembangan perkara ini kini berjalan melalui beberapa jalur sekaligus, mulai dari penyidikan pidana, pemeriksaan etik internal Polri, hingga penelaahan permohonan perlindungan saksi oleh LPSK.
Masing-masing proses tersebut memiliki mekanisme tersendiri. Karena itu, perkembangan putusan etik maupun perlindungan saksi tidak serta-merta menjadi akhir dari penanganan perkara pidana dugaan penyadapan ilegal.
