SUARAMALANG.COM, Jakarta – Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI membuka peluang meneruskan dorongan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memproses pemberhentian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada pimpinan DPR.
Aspirasi tersebut disampaikan organisasi masyarakat GEMA Keadilan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama BAM di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Ketua BAM DPR RI Ahmad Heryawan atau Aher mengatakan, hasil pertemuan tersebut akan dirumuskan menjadi kesimpulan dan rekomendasi untuk disampaikan kepada pimpinan dewan dalam waktu dekat.
Ia menyebut proses pembahasan di DPR dapat diawali dengan penggunaan HMP sebelum berlanjut ke tahapan pengambilan keputusan di lembaga legislatif.
“Sikap hukumnya sudah jelas, sikap politiknya adalah tentu memproses ya. Proses di DPR tentu diawali dengan hak menyatakan pendapat dan kemudian itu berproses sampai di plenokan di tingkat akhir menjadi keputusan DPR,” ujar Aher.
Menurut Aher, kesimpulan hasil RDPU ditargetkan selesai dalam satu hingga dua hari setelah pertemuan. Setelah diserahkan kepada pimpinan DPR, tindak lanjutnya menjadi kewenangan pimpinan dewan.
“Besok atau lusa sudah kami buat kesimpulannya dan segera akan disampaikan kepada pimpinan dewan. Setelah itu tentu urusannya bukan lagi urusan BAM tapi urusan pimpinan dewan,” katanya.
GEMA Keadilan Desak Penegakan Konstitusi
Dalam pertemuan tersebut, Aher didampingi Wakil Ketua BAM DPR Adian Napitupulu dan Anggota BAM Yanuar Arif Wibowo.
GEMA Keadilan menyampaikan aspirasi terkait polemik dokumen pendidikan Gibran. Organisasi tersebut menilai persoalan itu perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional.
Dalam dokumen pernyataan sikap yang diserahkan kepada BAM, GEMA Keadilan meminta Gibran mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden dan menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat.
Mereka juga mendesak penegakan hukum yang dinilai harus berjalan adil serta bebas dari intervensi kekuasaan.
Aher mengaitkan aspirasi tersebut dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai dokumen penyetaraan pendidikan Gibran.
Ia menilai perkembangan putusan pengadilan tersebut menjadi dasar pembahasan aspirasi masyarakat di DPR.
Putusan MA Batalkan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan
Polemik dokumen pendidikan Gibran kembali menjadi perhatian setelah MA mengabulkan kasasi dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026.
Dalam amar putusannya, MA menyatakan batal Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019. MA juga mewajibkan pihak tergugat mencabut surat keterangan tersebut.
Putusan itu berkaitan dengan dokumen penyetaraan pendidikan SMA yang menjadi objek gugatan, bukan keputusan yang secara langsung memberhentikan Gibran dari jabatan Wakil Presiden.
Dengan demikian, aspirasi yang diterima BAM masih harus melalui proses kelembagaan apabila hendak ditindaklanjuti menggunakan hak konstitusional DPR.
Pernyataan Aher mengenai penyusunan rekomendasi juga belum berarti DPR secara resmi telah memutuskan untuk mengajukan HMP. Tahapan selanjutnya bergantung pada pembahasan dan keputusan pimpinan serta mekanisme internal DPR.
