SUARAMALANG.COM, Surabaya – Potensi kerugian akibat bencana di Indonesia diperkirakan mencapai Rp4,1 triliun dengan eksposur terhadap 271 juta jiwa. Kondisi tersebut menjadi perhatian para pakar dalam Diskusi Panel Ahli bertajuk “Penguatan Ketahanan Bencana” pada rangkaian Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Kamis (12/11/2026).
Forum yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) itu mempertemukan pemerintah, akademisi, dunia usaha, serta pemangku kepentingan kebencanaan. Pembahasan diarahkan pada pemanfaatan data risiko dan hasil kajian ilmiah untuk memperkuat kebijakan mitigasi.
Pelaksana Tugas Direktur Mitigasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Firza Ghozalba, menyebut risiko bencana sebagai salah satu persoalan penting dalam pembangunan nasional. Berdasarkan kajian InaRISK 2026, potensi kerugian bencana mencapai Rp4,1 triliun dengan jumlah penduduk terpapar sebanyak 271 juta jiwa.
Besarnya potensi tersebut menunjukkan pentingnya langkah antisipasi sebelum bencana terjadi. Penanggulangan tidak hanya bergantung pada kesiapan penanganan darurat, tetapi juga membutuhkan perencanaan berdasarkan data risiko.
Peringatan Dini Perlu Berorientasi pada Dampak
Direktur Meteorologi Maritim Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Agie Wandala Putra, menekankan perlunya respons cepat terhadap peringatan cuaca ekstrem.
Menurutnya, pendekatan prakiraan perlu bergeser menuju Impact-Based Forecast, yakni sistem prakiraan yang tidak hanya menyampaikan kondisi cuaca, tetapi juga memperhatikan potensi dampaknya terhadap masyarakat.
“Kami menggeser paradigma menuju Impact-Based Forecast yang fokus pada potensi dampak,” terangnya.
Dari kalangan akademisi, Guru Besar Institut Teknologi Sumatera (Itera), Harkunti Pertiwi Rahayu, menyoroti pentingnya sistem peringatan dini yang dapat menjangkau seluruh kelompok masyarakat.
Ketua Umum Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI) tersebut mendorong pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) untuk mempercepat tindakan antisipatif.
“Informasi kebencanaan harus menjangkau wilayah terpencil hingga kelompok disabilitas,” paparnya.
Harkunti juga menyoroti persoalan ketidakharmonisan regulasi tata ruang antardaerah. Selain itu, alokasi anggaran kebencanaan dinilai masih banyak berfokus pada penanganan tanggap darurat.
Ia mendorong reformasi pembiayaan berbasis risiko agar investasi untuk kegiatan prabencana semakin kuat. Pengembangan skema asuransi kebencanaan dengan dukungan pemerintah juga menjadi salah satu gagasan yang disampaikan dalam forum tersebut.
Kolaborasi Pemerintah, Kampus, dan Dunia Usaha
Diskusi tersebut turut menghadirkan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur Gatot Soebroto dan perwakilan PT Astra International Tbk Wahyu Laksono.
Kehadiran pemerintah daerah dan sektor swasta melengkapi pembahasan mengenai kesiapan menghadapi bencana, termasuk kebutuhan memperkuat ketahanan infrastruktur.
Forum lintas sektor ini diarahkan untuk menghubungkan hasil penelitian perguruan tinggi dengan kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah. Salah satu hasil yang diharapkan adalah penyusunan Policy Brief sebagai bahan rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana.
Melalui KSTI 2026, Kemdiktisaintek mendorong agar penelitian dan inovasi kampus tidak berhenti pada kajian akademik, tetapi dapat diterapkan untuk mendukung keselamatan masyarakat.
Penguatan ketahanan bencana tersebut juga berkaitan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan ke-11 tentang Kota dan Permukiman Berkelanjutan serta tujuan ke-13 mengenai Penanganan Perubahan Iklim.
Pemanfaatan data, teknologi, dan kolaborasi lintas sektor diharapkan dapat memperkuat upaya mitigasi sekaligus membangun ketahanan nasional menghadapi risiko bencana.
