SUARAMALANG.COM, Jakarta – Masyarakat kini memiliki akses untuk memantau perkembangan pengaduan pelayanan publik melalui dashboard digital Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Fasilitas ini memungkinkan pelapor mengetahui tahapan penanganan laporan secara mandiri tanpa harus berulang kali menghubungi petugas.
Fitur tersebut menjadi bagian dari upaya Ombudsman memperluas keterbukaan informasi sekaligus mendorong masyarakat terlibat aktif dalam pengawasan pelayanan publik.
Melalui laman Data Laporan Masyarakat Ombudsman RI, pelapor dapat memasukkan nomor agenda untuk mengetahui persentase dan tahapan penanganan pengaduannya secara real-time.
Anggota Ombudsman RI, Partono, menjelaskan bahwa fasilitas pelacakan mandiri atau self-service tracking dirancang agar masyarakat lebih mudah memperoleh informasi mengenai perkembangan laporan.
Dengan sistem tersebut, pelapor tidak perlu lagi menelepon atau mengirim pesan WhatsApp hanya untuk menanyakan sejauh mana pengaduannya diproses.
Fitur ini diperkenalkan bersamaan dengan peluncuran Dashboard Penanganan Laporan Masyarakat dan Buku Saku Pengawasan Partisipatif Pelayanan Publik di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Ribuan Aduan Menjadi Catatan Pengawasan Pelayanan Publik
Kehadiran dashboard digital tersebut juga relevan dengan besarnya jumlah pengaduan yang diterima Ombudsman. Dalam Laporan Tahunan 2025, lembaga ini mencatat menerima 23.596 laporan masyarakat sepanjang tahun.
Jumlah tersebut terdiri atas 9.365 laporan masyarakat reguler, 1.756 Respons Cepat Ombudsman (RCO), 148 Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS), 9.607 konsultasi, serta 2.720 tembusan.
Dari keseluruhan penanganan tersebut, Ombudsman menyelesaikan 8.970 laporan. Rinciannya meliputi 7.151 laporan reguler, 1.674 RCO, dan 145 IAPS. Sementara konsultasi dan tembusan telah diselesaikan pada tahap penerimaan.
Data tersebut memperlihatkan bahwa pengawasan pelayanan publik tidak hanya berkaitan dengan laporan yang masuk, tetapi juga proses tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan masyarakat.
Berdasarkan instansi yang paling banyak dilaporkan pada 2025, pemerintah daerah menempati posisi teratas dengan 4.766 laporan. Berikutnya instansi pemerintah atau kementerian sebanyak 1.235 laporan, Badan Pertanahan Nasional 965 laporan, lembaga pendidikan negeri 878 laporan, serta BUMN dan BUMD sebanyak 765 laporan.
Sementara itu, substansi pengaduan terbanyak berkaitan dengan agraria atau pertanahan sebanyak 1.495 laporan, kepegawaian 1.452 laporan, hak sipil dan politik 717 laporan, kepolisian 713 laporan, serta perhubungan dan infrastruktur 622 laporan.
Pengawasan Publik Tidak Berhenti pada Pengaduan
Ombudsman juga menyediakan informasi mengenai tren laporan masyarakat, konsultasi, dan Opini Ombudsman RI terhadap berbagai instansi. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat, akademisi, media, maupun pemerintah untuk melihat perkembangan pengawasan pelayanan publik.
Selain dashboard, Ombudsman meluncurkan Buku Saku Pengawasan Partisipatif Pelayanan Publik. Panduan tersebut memuat tujuh subtopik, termasuk pengenalan bentuk maladministrasi, praktik pelayanan sehari-hari, hingga tata cara menyampaikan pengaduan secara digital.
Ketua Ombudsman RI, Nuzran Joher, menyebut pengembangan layanan digital merupakan bagian dari upaya membangun sistem pengawasan yang lebih mudah diakses masyarakat.
Ombudsman juga mendorong partisipasi bermakna dalam pelayanan publik. Masyarakat tidak hanya diberi ruang untuk menyampaikan keluhan, tetapi juga memiliki hak untuk didengarkan, dipertimbangkan, dan memperoleh penjelasan.
Dengan tersedianya akses informasi dan pelacakan laporan, masyarakat diharapkan dapat mengawal proses pengaduan secara lebih aktif. Transparansi tersebut sekaligus menjadi sarana bagi penyelenggara layanan untuk memperkuat akuntabilitas dan memperbaiki kualitas pelayanan publik.
