SUARAMALANG.COM, Jakarta – Tuntutan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya disampaikan langsung kepada Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI. Perwakilan GEMA Keadilan meminta DPR menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan mendorong penegakan konstitusi.
Perwakilan massa aksi diterima Ketua BAM DPR Ahmad Heryawan dan Wakil Ketua BAM Adian Napitupulu di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Wakil Ketua Umum GEMA Keadilan Zaki Ahmad Rifai mengatakan, pihaknya membawa satu isu utama yang dinilai berkaitan dengan masa depan demokrasi dan konstitusi Indonesia, yakni persoalan dokumen pendidikan Gibran.
Zaki menyebut tuntutan tersebut disampaikan dengan merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menurut pihaknya berkaitan dengan persyaratan pendidikan Wakil Presiden.
“Kami mengambil satu isu yang sangat penting saya kira karena ini menyangkut dengan masa depan demokrasi dan juga konstitusi di negara kita,” kata Zaki saat menyampaikan aspirasi di hadapan pimpinan BAM DPR.
Ia menegaskan, GEMA Keadilan meminta agar Gibran secara sukarela mengundurkan diri sebagai bentuk penghormatan terhadap keputusan hukum yang mereka rujuk.
Menurut Zaki, persoalan konstitusi perlu mendapat perhatian serius karena menyangkut penyelenggaraan negara dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi.
BAM DPR Tanggapi Dua Pilihan Tuntutan
Ketua BAM DPR Ahmad Heryawan merespons aspirasi tersebut dengan menyebut tuntutan yang disampaikan berkaitan dengan Putusan MK Nomor 1 Tahun 2026 dan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 724 Tahun 2026.
Aher menilai masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan tuntutan atas persoalan yang dianggap berkaitan dengan konstitusi.
“Wajarkah kalau masyarakat kemudian lakukan tuntutan. Dua tuntutannya ya saya kira kalau tidak mundur ya dimundurkan,” ujar Aher.
Ia menjelaskan, terdapat dua kemungkinan yang disampaikan massa aksi, yakni pengunduran diri secara sukarela atau pemberhentian melalui mekanisme ketatanegaraan.
Menurut Aher, pilihan pertama dapat berlangsung lebih cepat karena bergantung pada keputusan pribadi pejabat yang bersangkutan. Sementara itu, pemberhentian harus melalui tahapan kelembagaan.
“Kalau mundur berarti cepat. Kalau dimundurkan ada proses di DPR dulu kemudian ke MK, kemudian ke MPR, baru diputuskan,” jelasnya.
Aher juga menyampaikan bahwa proses pemberhentian memiliki persyaratan kehadiran dan persetujuan anggota lembaga terkait sebagaimana mekanisme yang berlaku.
Aspirasi Akan Didorong ke DPR
Dalam pertemuan tersebut, BAM DPR menerima penyampaian aspirasi dari perwakilan GEMA Keadilan. Aher menyatakan tuntutan yang disampaikan dapat ditempuh melalui jalur konstitusional.
Ia menilai langkah selanjutnya membutuhkan dorongan dan pembahasan di lingkungan lembaga perwakilan sesuai mekanisme yang berlaku.
Meski demikian, pernyataan pimpinan BAM DPR mengenai kemungkinan pengunduran diri maupun pemberhentian tidak dengan sendirinya menjadi keputusan resmi DPR untuk memberhentikan Wakil Presiden.
Aspirasi yang disampaikan GEMA Keadilan menjadi bagian dari tuntutan masyarakat yang perlu diproses melalui mekanisme kelembagaan. Adapun keputusan mengenai pemberhentian Wakil Presiden harus mengikuti ketentuan konstitusi dan tahapan yang berlaku.
