SUARAMALANG.COM – Belanja promosi pemerintah melalui influencer kembali memantik pertanyaan soal prioritas penggunaan uang negara. Kali ini, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti kontrak pengadaan yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan terafiliasi dengan Raffi Ahmad.
Hasil penelusuran ICW menemukan delapan paket pengadaan pemerintah dengan nilai gabungan mencapai Rp14.696.955.002. Kontrak tersebut berlangsung sepanjang 2024 hingga 2026 dan melibatkan dua kementerian.
Temuan ini menjadi sorotan karena pemerintah sebelumnya menggaungkan efisiensi belanja kementerian dan lembaga. Di tengah tuntutan penghematan, pengeluaran miliaran rupiah untuk promosi melalui figur publik membutuhkan penjelasan yang terbuka.
Apalagi, sumber anggaran pemerintah berasal dari penerimaan negara, termasuk pajak masyarakat. Karena itu, publik berhak mempertanyakan manfaat yang pemerintah peroleh dari setiap rupiah belanja promosi tersebut.
Dua Kementerian, Delapan Paket Pengadaan
Penelusuran ICW mencatat dua kementerian sebagai pemberi kontrak kepada PT Rans Animasi Indonesia. Keduanya adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Pada 2024, Museum dan Cagar Budaya di bawah Kemendikbudristek mengadakan lima paket pekerjaan. Total nilai pengadaannya mencapai sekitar Rp3,9 miliar.
Ruang lingkup pekerjaan mencakup promosi melalui berbagai kanal digital RANS. Di antaranya penempatan video YouTube, Instagram Reels, Instagram Story, dan TikTok.
Selain publikasi digital, terdapat pula paket jasa kehadiran dalam kegiatan. Nilai pekerjaan ini mencapai sekitar Rp2,52 miliar.
Sementara itu, KKP memiliki tiga paket pengadaan sepanjang 2025 hingga 2026. Total nilainya mencapai sekitar Rp10,79 miliar.
Pada 2025, kementerian tersebut mengadakan dua paket jasa keterlibatan influencer. Masing-masing memiliki nilai sekitar Rp3,59 miliar dan Rp3,6 miliar.
Kemudian, KKP kembali mengadakan publikasi influencer pada 2026. Pekerjaan tersebut berkaitan dengan program Kampung Nelayan Merah Putih di Cemaga Utara, Kabupaten Natuna.
Nilai paket terakhir mencapai sekitar Rp3,6 miliar. Jika seluruh pekerjaan dijumlahkan, nilai kontrak dari kedua kementerian mencapai Rp14,69 miliar.
Kebijakan Hemat Anggaran Berhadapan dengan Belanja Influencer
Besarnya nilai pengadaan tersebut mengundang perhatian ICW. Terlebih, pemerintah telah menetapkan agenda efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
Kebijakan tersebut menargetkan penghematan belanja kementerian dan lembaga hingga Rp306,69 triliun. Karena itu, setiap pengeluaran pemerintah semestinya memiliki urgensi dan manfaat yang jelas.
ICW mempertanyakan alasan kementerian menggunakan jasa influencer untuk menjalankan fungsi komunikasi publik. Padahal, setiap instansi pemerintah telah memiliki unit hubungan masyarakat.
Penggunaan figur publik tentu dapat menjadi salah satu strategi komunikasi pemerintah. Namun, pilihan tersebut harus memiliki dasar kebutuhan dan perhitungan biaya yang masuk akal.
Pemerintah juga perlu menjelaskan sasaran audiens, jangkauan publikasi, hingga hasil kampanye. Indikator tersebut penting untuk mengukur keberhasilan pekerjaan yang dibiayai APBN.
Tanpa ukuran keberhasilan yang jelas, masyarakat sulit mengetahui manfaat belanja tersebut. Terlebih, beberapa paket pengadaan memiliki nilai ratusan juta hingga miliaran rupiah.
Paket jasa kehadiran dalam kegiatan senilai sekitar Rp2,52 miliar juga memerlukan penjelasan lebih lanjut. Pemerintah perlu membuka rincian pekerjaan dan komponen biaya yang membentuk nilai kontrak.
Nama Raffi Ahmad dan Pertanyaan Konflik Kepentingan
Persoalan lain yang ICW soroti berkaitan dengan potensi benturan kepentingan. Raffi Ahmad diketahui menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
Pada saat bersamaan, perusahaan yang terafiliasi dengannya tercatat menerima kontrak pengadaan dari instansi pemerintah.
Situasi tersebut membutuhkan keterbukaan mengenai hubungan kepemilikan dan proses pengambilan keputusan. Publik juga perlu mengetahui apakah terdapat keterlibatan pejabat terkait dalam proses pengadaan.
Meski demikian, hubungan afiliasi tersebut tidak otomatis membuktikan adanya pelanggaran hukum. Pemeriksaan tetap harus mengacu pada bukti, dokumen pengadaan, serta ketentuan yang berlaku.
ICW turut mempertanyakan spesifikasi sejumlah paket yang secara khusus menyebut RANS atau akun media sosial tertentu. Persyaratan semacam itu perlu mendapat pemeriksaan agar tidak membatasi persaingan secara tidak wajar.
Dengan demikian, persoalan ini tidak cukup berhenti pada identitas perusahaan penerima kontrak. Proses pemilihan penyedia dan dasar penetapan kebutuhan juga harus menjadi objek evaluasi.
ICW Minta Pemerintah Buka Dokumen Kontrak
Untuk menguji kewajaran pengadaan, ICW mendorong pemerintah membuka dokumen pekerjaan kepada publik.
Dokumen yang perlu tersedia mencakup Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), kontrak, bukti pembayaran, serta laporan hasil pekerjaan.
Melalui dokumen tersebut, masyarakat dapat membandingkan nilai kontrak dengan layanan yang benar-benar diterima pemerintah. Pemeriksaan juga dapat menguji kesesuaian harga dan pelaksanaan pekerjaan.
Selain keterbukaan dokumen, ICW meminta aparat pengawasan internal pemerintah dan lembaga terkait mengevaluasi paket-paket tersebut.
Evaluasi perlu menjawab sejumlah pertanyaan mendasar. Apakah pemerintah benar-benar membutuhkan jasa influencer? Apakah nilai kontraknya wajar? Seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat?
Pada akhirnya, persoalan ini bukan sekadar tentang perusahaan yang memperoleh proyek pemerintah. Perhatian utama justru terletak pada pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara.
Sebab, uang yang pemerintah gunakan untuk membiayai promosi berasal dari penerimaan negara. Masyarakat berhak mengetahui siapa yang menerima pembayaran, layanan apa yang diberikan, dan hasil apa yang pemerintah peroleh.
