SUARAMALANG.COM, Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memperkuat pengembangan talenta kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) serta kepemimpinan digital untuk mendukung percepatan transformasi nasional. Pemerintah menilai kesiapan sumber daya manusia dan pemimpin menjadi faktor penting agar pemanfaatan teknologi memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Upaya tersebut dilakukan melalui program Digital Talent Scholarship (DTS), pengembangan AI Talent Factory bersama perguruan tinggi, serta peningkatan kapasitas pemimpin melalui Digital Leadership Academy dan Digital Leader Summit.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan hal tersebut dalam Digital Leader Summit 2026 di Jakarta Selatan, Jumat (13/11/2026).
Menurut Meutya, pemimpin harus mampu menghubungkan arah kebijakan dengan pelaksanaan di lapangan. Kesiapan tersebut diperlukan agar adopsi AI dapat meningkatkan produktivitas, kualitas sumber daya manusia, dan efektivitas birokrasi.
“Penguatan kualitas manusia, produktivitas, dan reformasi birokrasi merupakan bagian penting dari pembangunan nasional. Untuk mencapai Asta Cita tersebut, kepemimpinan harus menjadi penghubung antara arah kebijakan dengan hasil pelaksanaan,” ujar Meutya.
Digital Talent Scholarship Jangkau 871 Ribu Peserta
Kemkomdigi mencatat program Digital Talent Scholarship berbasis micro skill telah menjangkau lebih dari 871 ribu peserta hingga September 2026.
Selain itu, pemerintah mengembangkan AI Talent Factory melalui kolaborasi dengan tiga perguruan tinggi. Program tersebut dirancang untuk menyiapkan talenta kecerdasan artifisial dari kalangan generasi muda.
Pengembangan kompetensi ini dinilai perlu berjalan beriringan dengan kesiapan pemimpin dalam menentukan arah pemanfaatan teknologi di lingkungan organisasi.
Meutya mengutip survei Microsoft Work Trend Index 2026 yang mencatat 72 persen pengguna AI di Indonesia merasa mampu menghasilkan pekerjaan yang sebelumnya belum dapat mereka lakukan. Namun, baru 42 persen responden menilai pemimpinnya telah memiliki arah dan kesiapan penerapan AI yang selaras.
Menurutnya, pemimpin perlu menetapkan kebutuhan prioritas, dukungan yang diperlukan, serta hasil yang ingin dicapai. Penggunaan teknologi juga harus menjadi bagian dari strategi organisasi dengan tanggung jawab pelaksanaan yang jelas.
Kemkomdigi sendiri mengembangkan transformasi digital nasional melalui tiga pilar utama atau T3, yakni Terhubung, Tumbuh, dan Terjaga.
Pilar Terhubung berfokus pada pembangunan konektivitas dan infrastruktur digital. Tumbuh diarahkan untuk memastikan konektivitas mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas manusia, serta penguatan talenta digital. Sementara Terjaga menitikberatkan keamanan ruang digital, termasuk pelindungan anak dan penanganan kejahatan digital.
“Tidak ada maknanya membangun infrastruktur tanpa pembangunan kualitas manusia ataupun ekonominya,” ungkap Meutya.
Digitalisasi Perlinsos dan Peta Kompetensi ASN
Selain pengembangan talenta, Kemkomdigi mendorong kolaborasi lintas sektor dalam penerapan teknologi. Salah satu contohnya adalah digitalisasi program perlindungan sosial (perlinsos) melalui integrasi data antarkementerian dan lembaga.
Meutya menyebut integrasi tersebut memungkinkan proses pengecekan data berlangsung lebih cepat dan efisien, bahkan di bawah lima menit. Dalam sejumlah kasus, prosesnya dapat diselesaikan dalam waktu satu hingga dua menit.
“Dengan digitalisasi yang kolaboratif, pengecekan secara efisien dan cepat bisa tercapai di bawah lima menit. Bahkan, dalam sebagian kasus, di bawah satu sampai dua menit,” jelasnya.
Digitalisasi perlinsos diharapkan menjadi proyek percontohan yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik di sektor lainnya, terutama dalam memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran.
Pada kesempatan yang sama, Meutya mengumumkan kesiapan Peta Okupasi Nasional ASN Digital. Dokumen tersebut disusun melalui kolaborasi lima instansi, yakni Kemkomdigi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Siber dan Sandi Negara, Badan Kepegawaian Negara, serta Lembaga Administrasi Negara.
Peta okupasi tersebut menjadi acuan untuk menyelaraskan standar kompetensi dan pengembangan talenta digital di lingkungan pemerintahan. Kompetensi yang dikembangkan meliputi penyusunan strategi, pengelolaan perubahan, pengambilan keputusan berbasis data, hingga keamanan dan kepercayaan dalam pemanfaatan teknologi.
Meutya menegaskan, keberhasilan transformasi digital perlu diukur dari manfaatnya bagi masyarakat, termasuk petani, nelayan, pelaku UMKM, dan warga di berbagai daerah.
Karena itu, pengembangan AI dan kepemimpinan digital diharapkan tidak berhenti pada peningkatan kemampuan teknologi, tetapi juga mampu memperbaiki pelayanan publik dan menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung.
