SUARAMALANG.COM, Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) meminta kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah memperkuat keamanan sistem elektronik menyusul beredarnya dugaan ancaman serangan siber yang menyasar situs serta layanan digital pemerintah.
Ancaman tersebut disebut beredar melalui media sosial dan dikaitkan dengan penolakan terhadap penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN).
Meski demikian, keaslian ancaman maupun kemampuan pihak yang mengaku sebagai pelaku belum terverifikasi. Pemerintah tetap meminta seluruh pengelola sistem elektronik meningkatkan kewaspadaan untuk mengantisipasi kemungkinan gangguan layanan publik.
Direktur Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital Kemkomdigi, Aries Kusdaryono, mengatakan pengelola sistem perlu memperkuat pengamanan, pemantauan jaringan, serta kesiapan menghadapi insiden keamanan siber.
“Kita tidak boleh mengabaikan potensi risiko ancaman serangan tersebut. Karena itu, kami meminta seluruh instansi meningkatkan pengamanan sistem, memperkuat pemantauan, dan memastikan kesiapan penanganan apabila ditemukan indikasi serangan,” ujar Aries di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Ia menegaskan, perlindungan infrastruktur digital pemerintah menjadi prioritas agar data dan layanan publik tetap berjalan.
Kemkomdigi Terbitkan Tiga Surat Imbauan Keamanan
Sebagai langkah mitigasi, Kemkomdigi telah berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Koordinasi tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas Security Advisory yang diterbitkan BSSN pada 8 November 2026.
Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kemkomdigi kemudian menerbitkan tiga surat imbauan pada 9 November 2026.
Surat tersebut ditujukan kepada pengguna layanan Pusat Data Nasional 1 (PDN-1) dan Government Cloud, pejabat nama domain kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah, hingga seluruh penyelenggara sistem elektronik (PSE) lingkup publik.
Imbauan itu mencakup penguatan pengamanan sistem, peningkatan pemantauan aktivitas jaringan, pemeriksaan kerentanan, serta kesiapan koordinasi dan penanganan insiden.
Dalam Security Advisory tersebut, BSSN melalui Government Computer Security Incident Response Team (Gov-CSIRT) Indonesia menyatakan bahwa keaslian ancaman dan kemampuan pelaku belum dapat dipastikan.
Namun, sejumlah jenis serangan tetap perlu diantisipasi, mulai dari Distributed Denial of Service (DDoS) yang dapat mengganggu akses layanan, perubahan tampilan situs atau defacement, eksploitasi celah keamanan, pembajakan DNS, hingga phishing dan penyebaran informasi palsu.
Masyarakat Diminta Waspada Tautan dan Pesan Mencurigakan
Selain memperkuat sistem pemerintah, Kemkomdigi juga meminta masyarakat berhati-hati terhadap potensi penipuan digital yang memanfaatkan isu pajak transaksi digital luar negeri.
Masyarakat diimbau tidak sembarangan membuka tautan dari email atau pesan yang mengatasnamakan instansi pemerintah. Informasi pribadi, kata sandi, dan data sensitif juga tidak boleh diberikan melalui kanal yang belum dipastikan keasliannya.
Untuk menghindari penipuan, masyarakat diminta mengakses layanan pemerintah hanya melalui alamat situs resmi.
Sementara itu, instansi pengguna layanan PDN-1 dan Government Cloud yang menemukan indikasi serangan atau gangguan keamanan siber dapat menyampaikan laporan melalui kanal resmi PDN-CSIRT di https://csirtpdn.layanan.go.id atau email [email protected].
Aries menegaskan bahwa keamanan siber membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, terutama pengelola sistem yang bertanggung jawab terhadap infrastruktur digital pemerintah.
“Keamanan siber merupakan tanggung jawab bersama. Kami meminta seluruh instansi mempertahankan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, sehingga infrastruktur digital pemerintah, data, dan layanan publik tetap terlindungi,” tutupnya.
