SUARAMALANG.COM, Jakarta – Pemerintah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi banjir dan tanah longsor menjelang puncak musim hujan yang diperkirakan berlangsung pada Desember 2026 hingga Februari 2027.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah memperkuat sistem peringatan dini cuaca agar informasi potensi hujan ekstrem dapat diketahui hingga tingkat kecamatan. Langkah ini diharapkan membantu pemerintah daerah dan masyarakat melakukan antisipasi sebelum bencana terjadi.
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani menyampaikan, awal musim hujan tahun ini mengalami kemunduran sekitar 20–30 hari dibandingkan kondisi yang diperkirakan sebelumnya.
“Masuknya musim hujan tahun ini mundur 20–30 hari, dan nanti puncak musim hujan ada di 3 bulan, yaitu bulan Desember 2026, bulan Januari, dan bulan Februari 2027,” ujar Faisal usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (9/11/2026).
Dalam rapat tersebut, pemerintah membahas langkah antisipasi menghadapi bencana hidrometeorologi, terutama banjir dan tanah longsor yang dapat dipicu curah hujan ekstrem.
Peringatan Dini Dipetakan hingga Tingkat Kecamatan
BMKG telah menyiapkan sistem peringatan dini yang dapat memberikan informasi potensi cuaca dalam berbagai rentang waktu. Informasi tersebut mencakup prakiraan beberapa jam ke depan hingga proyeksi bulanan.
Melalui sistem tersebut, BMKG dapat mengidentifikasi wilayah yang masuk kategori waspada, siaga, hingga awas. Pemetaan dilakukan hingga tingkat kecamatan agar informasi risiko dapat digunakan secara lebih terarah.
“Jadi kecamatan mana di Indonesia yang mengalami kondisi status waspada, siaga, hingga awas,” jelas Faisal.
Informasi cuaca itu selanjutnya dipadukan dengan pemetaan potensi banjir dan longsor. Dengan demikian, pemerintah memiliki gambaran wilayah yang membutuhkan perhatian lebih dalam menghadapi peningkatan curah hujan.
Peringatan dini tersebut juga menjadi bahan koordinasi bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menyiapkan langkah mitigasi sesuai kondisi wilayah masing-masing.
Modifikasi Cuaca untuk Lindungi Wilayah Pascabencana
Selain memperkuat sistem peringatan dini, pemerintah menyiapkan operasi modifikasi cuaca bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Operasi ini terutama diarahkan untuk melindungi wilayah yang masih menjalani proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Pembangunan infrastruktur serta pemulihan kawasan terdampak dinilai perlu mendapat perhatian agar tidak terganggu oleh hujan ekstrem yang berpotensi memicu bencana lanjutan.
Faisal menjelaskan, modifikasi cuaca dilakukan dengan mengupayakan agar hujan turun di wilayah yang dinilai lebih aman atau mengurangi pembentukan hujan pada area tertentu sesuai kebutuhan operasi.
“Kita upayakan agar hujan tidak jatuh di daerah-daerah yang memang belum siap. Ada pembangunan-pembangunan yang sedang dikejar, itu juga akan kita jaga supaya tidak mengalami hujan ekstrem yang dapat menyebabkan bencana lanjutan,” ungkapnya.
BMKG juga terus memantau perkembangan siklon tropis yang dapat memengaruhi kondisi cuaca di Indonesia. Pada akhir 2026, potensi siklon tropis diperkirakan lebih banyak berasal dari belahan bumi utara. Sementara pada awal 2027, potensi pembentukannya diperkirakan lebih banyak berasal dari wilayah selatan garis khatulistiwa.
BMKG akan menyampaikan pembaruan informasi cuaca kepada kementerian dan lembaga terkait sebagai bahan penguatan kesiapsiagaan nasional.
Dengan puncak musim hujan yang semakin dekat, pemantauan cuaca, pemetaan risiko, dan perlindungan kawasan rawan menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk mengurangi dampak bencana hidrometeorologi.
