SUARAMALANG.COM, Kota Malang – Dugaan penolakan pasien pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Puskesmas Kedungkandang memicu sorotan serius dari DPRD Kota Malang.
Peristiwa yang terjadi saat hari libur nasional itu dinilai tidak boleh dianggap sebagai persoalan administratif semata, melainkan menyangkut pemenuhan hak dasar masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan.
Kasus tersebut menimpa Muhamad Fadil (44), seorang pemulung asal Pasuruan yang kini tinggal di Rusunawa Jalan Muharto V, Kelurahan Kotalama.
Pada Senin (1/6/2026), Fadil mengalami luka robek cukup serius di bagian kaki setelah menginjak pecahan kaca saat memulung di kawasan sungai.
Dalam kondisi membutuhkan pertolongan medis segera, Fadil bersama kerabatnya mendatangi Puskesmas Kedungkandang.
Namun, ia diduga tidak mendapatkan pelayanan kesehatan karena bertepatan dengan hari libur nasional dan minimnya petugas yang berjaga.
DPRD Soroti Kesiapsiagaan Fasilitas Kesehatan
Ketua Komisi D DPRD Kota Malang Eko Herdiyanto menyayangkan insiden tersebut. Menurutnya, fasilitas kesehatan tingkat pertama seharusnya memiliki mekanisme pelayanan yang tetap berjalan ketika menghadapi pasien dengan kondisi darurat.
“Cukup disayangkan sekali kejadian semacam itu bisa terjadi. Kebutuhan mendasar warga yang harusnya terfasilitasi KIS saat perlu penanganan medis, ternyata pihak puskesmas tidak bisa melayani karena faktor tidak ada petugas akibat hari libur nasional,” ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (3/6/2026).
Eko menegaskan bahwa pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang tidak mengenal waktu. Karena itu, alasan hari libur tidak boleh menjadi penghalang bagi masyarakat untuk memperoleh pertolongan medis, terutama ketika berada dalam masa kritis atau golden period penanganan luka.
Minta Dinkes Lakukan Pembenahan
Komisi D DPRD Kota Malang berencana melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang guna mengevaluasi sistem pelayanan di seluruh puskesmas. Evaluasi dinilai penting agar kejadian serupa tidak kembali terjadi di kemudian hari.
Menurut Eko, pemerintah daerah perlu memastikan setiap fasilitas kesehatan memiliki pola layanan yang mampu mengakomodasi kebutuhan warga dalam kondisi darurat, termasuk saat hari libur nasional maupun akhir pekan.
“Idealnya fasilitas umum yang sangat vital, termasuk rumah sakit dan puskesmas, itu siap melayani medis warga setiap saat atau setiap hari,” tegasnya.
Ia menambahkan, peristiwa yang dialami Fadil harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh bagi pemerintah daerah. Komisi D berharap Dinkes dapat melakukan penataan sistem pelayanan, termasuk kesiapan sumber daya manusia dan prosedur penanganan pasien darurat.
“Sehingga kejadian ini nanti menjadi rujukan kami untuk berkoordinasi dengan Dinkes, agar kiranya bisa menata dan menyesuaikan aktivasi puskesmas demi meningkatkan pelayanan medis kepada warga agar lebih maksimal,” pungkasnya.
Kasus tersebut kini menjadi perhatian publik karena menyangkut akses kesehatan masyarakat berpenghasilan rendah yang sangat bergantung pada fasilitas kesehatan pemerintah.
DPRD menilai pelayanan kesehatan harus tetap hadir bagi warga kapan pun dibutuhkan, tanpa terkendala status hari kerja maupun hari libur.
