SUARAMALANG.COM, Jakarta – Komisi III DPR RI mendorong pengusutan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional tidak hanya menggunakan ketentuan pidana terkait informasi elektronik. DPR meminta penyidik menelusuri kemungkinan adanya motif politik, pihak yang memerintahkan, hingga pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebut…
pasal makar
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.