SUARAMALANG.COM, Kabupaten Malang – Realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Malang hingga 9 November 2026 mencapai Rp 663.673.705.396. Capaian tersebut setara 87,64 persen dari target penerimaan pajak daerah tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp 757.290.075.386.
Berdasarkan data Sistem Informasi Pajak Daerah Kabupaten Malang yakni Sipanji.id , total penerimaan pajak hingga awal November tercatat Rp 663.673.705.396. Sementara itu, masih terdapat kekurangan sekitar Rp 93,61 miliar untuk memenuhi target yang telah ditetapkan.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang Made Arya Wedanthara menjelaskan, bahwa capaian tersebut merupakan akumulasi penerimaan dari 12 jenis pajak daerah yang dikelola pemerintah daerah.
Dari sejumlah sektor tersebut, beberapa jenis pajak menunjukkan performa mendekati target. Pajak Reklame bahkan telah melampaui target dengan realisasi Rp 2,53 miliar atau 101,89 persen. Disusul Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Kesenian dan Hiburan sebesar 98,91 persen, Pajak Air Tanah 98,73 persen, serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 95,94 persen.
Sementara itu, PBJT Makanan dan/atau Minuman mencatatkan penerimaan Rp20,78 miliar atau 94,38 persen dari target Rp22,01 miliar. Capaian tersebut menunjukkan sektor konsumsi dan jasa masih menjadi salah satu penopang penerimaan pajak daerah.
Adapun sejumlah sektor dengan kontribusi penerimaan cukup besar di antaranya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp171,32 miliar atau 84,58 persen, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp140,58 miliar atau 85,22 persen, serta PBJT Tenaga Listrik sebesar Rp129,28 miliar atau 86,83 persen.
Di sisi lain, beberapa jenis pajak masih membutuhkan perhatian untuk mengejar target hingga akhir tahun. PBJT Jasa Parkir baru mencapai 81,53 persen, PBJT Jasa Perhotelan 85,10 persen, serta Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) sebesar 89,47 persen.
Made menegaskan, optimalisasi penerimaan pajak daerah menjadi bagian penting dalam memperkuat kapasitas fiskal Kabupaten Malang. Penerimaan tersebut nantinya menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan serta mendukung keberlanjutan pelayanan publik.
Dengan sisa target sekitar Rp 93,61 miliar, upaya optimalisasi penerimaan perlu terus dilakukan, terutama pada sektor-sektor yang realisasinya masih berada di bawah target. Evaluasi potensi pajak, penguatan pengawasan, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting untuk menjaga kinerja pendapatan daerah.
“Untuk menuju sampai 100 persen, tentunya kami tetap terus melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi objek pajak sampai akhir tahun,” ungkap Made kepada Suaramalang.com, Senin (9/11/2026).
Selain itu, para petugas Bapenda Kabupaten Malang juga secara masif turun ke desa-desa di Kabupaten Malang untuk melakukan koordinasi terkait penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan melaksanakan sosialisasi terkait layanan perpajakan lainnya.
“Serta kita juga terus melakukan kegiatan bersama dengan UPT Bapenda Provinsi melalui layanan Jempol Mase dan Bapak Desa dalam percepatan penerimaan opsen PKB dan Opsen BBNKB,” kata Made.
Lebih lanjut, Bapenda Kabupaten Malang juga terus mengembangkan kemudahan pembayaran melalui berbagai kanal digital maupun layanan perbankan guna mendorong kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
