putusan MK

Berita  

Peringatan 21 Tahun Damai Aceh Ricuh, Merah Putih Diturunkan

SUARAMALANG.COM – Peringatan 21 tahun Hari Damai Aceh di kawasan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, berakhir ricuh, Sabtu (15/8/2026). Kericuhan pecah setelah sekelompok massa menurunkan bendera Merah Putih dan mengibarkan bendera Bulan Bintang. Agenda peringatan semula berlangsung khidmat sejak pagi. Ribuan warga dari berbagai daerah memadati kawasan Masjid Raya untuk mengikuti zikir dan doa bersama….

Dihina Tak Bisa Diwakili Relawan, Presiden dan Wapres Harus Lapor Sendiri
BGN Siap Jalankan Putusan MK, Program Makan Bergizi Gratis Dipastikan Tetap Berjalan
MK Putuskan Operator Wajib Sediakan Layanan agar Sisa Kuota Internet Tetap Bisa Digunakan
Tekno  

MK Putuskan Operator Wajib Sediakan Layanan agar Sisa Kuota Internet Tetap Bisa Digunakan

Pewarta : *M.Nan Editor : M.AlKatiri

SUARAMALANG.COM, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi layanan telekomunikasi. Melalui putusan tersebut, MK mewajibkan penyelenggara menyediakan pilihan layanan yang menjaga sisa kuota internet pelanggan agar tetap dapat digunakan. Putusan itu memperkuat perlindungan hak konsumen atas layanan internet yang telah mereka bayar. Dalam Putusan Nomor 273/PUU-XXIII/2025, MK menegaskan ketentuan mengenai tarif jasa…

Peneliti ISESS Desak Presiden Batalkan Perpol 10/2025 Dinilai Inkonstitusional
Nasional  

Peneliti ISESS Desak Presiden Batalkan Perpol 10/2025 Dinilai Inkonstitusional

Pewarta : *M.Nan Editor : M.AlKatiri

SUARAMALANG.COM, Jakarta – Desakan agar Presiden RI Prabowo Subianto membatalkan Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025 terus menguat menyusul kritik keras dari kalangan peneliti dan akademisi hukum tata negara. Peneliti bidang Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, menilai Perpol tersebut inkonstitusional karena bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025. “Presiden…

Pengamat ISESS: Penempatan Polisi Aktif di Jabatan Sipil Langgar Hirarki Hukum dan Ciptakan Dwifungsi Polri
Nasional  

Pengamat ISESS: Penempatan Polisi Aktif di Jabatan Sipil Langgar Hirarki Hukum dan Ciptakan Dwifungsi Polri

Pewarta : *M.Nan Editor : M.AlKatiri

SUARAMALANG.COM, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) resmi melarang anggota Korps Bhayangkara menduduki jabatan sipil sebelum mengundurkan diri atau pensiun. Putusan tersebut dibacakan dalam perkara nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang menguji Pasal 28 ayat (3) beserta penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Ketua MK Suhartoyo menyampaikan amar putusan dengan kalimat, “Mengabulkan permohonan para pemohon untuk…

MK Tegas Tolak Usulan Masa Jabatan Kapolri Ikut Presiden, Ini Pertimbangan Lengkapnya
Nasional  

MK Tegas Tolak Usulan Masa Jabatan Kapolri Ikut Presiden, Ini Pertimbangan Lengkapnya

Pewarta : *M.Nan Editor : M.AlKatiri

SUARAMALANG.COM, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) mengetuk putusan penting yang mempertegas posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai institusi profesional dan independen dalam sidang pleno yang digelar Kamis (13/11/2025). Putusan ini sekaligus menolak upaya uji materi yang menginginkan masa jabatan Kapolri berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Presiden. Ketua MK Suhartoyo membacakan amar “Menolak permohonan para pemohon…

MK Putuskan Polisi Aktif Tak Boleh Rangkap Jabatan Sipil, Harus Mundur atau Pensiun
Nasional  

MK Putuskan Polisi Aktif Tak Boleh Rangkap Jabatan Sipil, Harus Mundur atau Pensiun

Pewarta : *M.Nan Editor : M.AlKatiri

SUARAMALANG.COM, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi memutuskan bahwa anggota Polri yang menduduki jabatan sipil wajib mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Putusan tersebut diambil dalam sidang pleno pembacaan perkara Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang digelar di ruang sidang MK, Jakarta Pusat, Kamis (13/11/2025). Dalam amar putusan yang dibacakan oleh Ketua MK Suhartoyo, Mahkamah menyatakan mengabulkan…

MK Wajibkan Pemerintah dan DPR Bentuk Lembaga Independen Pengawas ASN dalam Dua Tahun
Nasional, Pemerintahan  

MK Wajibkan Pemerintah dan DPR Bentuk Lembaga Independen Pengawas ASN dalam Dua Tahun

Pewarta : *M.Nan Editor : M.AlKatiri

SUARAMALANG.COM, Jakarta – Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemerintah dan DPR untuk membentuk lembaga independen yang bertugas mengawasi penerapan sistem merit dan perilaku aparatur sipil negara dalam waktu paling lama dua tahun sejak putusan dibacakan. Perintah itu tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XXII/2024 yang dibacakan di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis (9/10/2025). Ketua Mahkamah Konstitusi…

Empat Jenderal TNI Konsultasi ke Polda Metro Jaya soal Dugaan Pencemaran Nama Baik, Ferry Irwandi Buka Suara
Nasional, Politik  

Empat Jenderal TNI Konsultasi ke Polda Metro Jaya soal Dugaan Pencemaran Nama Baik, Ferry Irwandi Buka Suara

Pewarta : *M.Nan Editor : M.AlKatiri

SUARAMALANG.COM, Jakarta – Empat perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia (TNI) mendatangi Polda Metro Jaya untuk melakukan konsultasi hukum terkait dugaan pencemaran nama baik yang melibatkan konten kreator sekaligus pendiri Malaka Project, Ferry Irwandi. Kedatangan para jenderal ini berlangsung pada Senin (8/9/2025) siang dan dipimpin oleh Komandan Satuan Siber TNI (Dansatsiber) Brigjen Juinta Omboh Sembiring. Brigjen…

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.