sistem merit

Serba Serbi  

LIRA Soroti Aduan Kepala SMPN di Kabupaten Malang Menjabat hingga Empat Periode

SUARAMALANG.COM, Kabupaten Malang – DPD Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Malang menerima aduan masyarakat terkait dugaan adanya kepala SMP negeri yang masih menjabat hingga empat periode. LIRA menilai laporan tersebut perlu ditelusuri karena berkaitan dengan ketentuan periodisasi penugasan kepala sekolah. Bupati LIRA Malang, Wiwid Tuhu, S.H., M.H., mengatakan aduan tersebut diterima dari masyarakat dan saat…

DPRD Soroti 167 Jabatan Kosong di Pemkot Malang, Minta Sistem Merit Dikedepankan
LIRA Malang: Gugatan Citizen Lawsuit Bukan Sekadar Soal Pembatalan Keputusan TUN
LIRA Kumpulkan Bukti dalam Gugatan Citizen Lawsuit di PN Kepanjen
Kabupaten Malang  

LIRA Kumpulkan Bukti dalam Gugatan Citizen Lawsuit di PN Kepanjen

Pewarta : *M.Nan Editor : M.AlKatiri

SUARAMALANG.COM, Kabupaten Malang – Perkara gugatan Citizen Lawsuit yang diajukan Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Malang di Pengadilan Negeri Kepanjen memasuki tahap pembuktian awal. Perkara Nomor 46/Pdt.G/2026/PN.Kpn itu mulai memperlihatkan perbedaan argumentasi antara penggugat dan para tergugat. Salah satu isu utama menyangkut kompetensi absolut pengadilan. Persoalan tersebut berkaitan dengan lingkungan peradilan yang berwenang memeriksa dan…

Gugatan Sistem Merit Pemkab Malang Masuk Babak Krusial, CLS LIRA Diuji di Pengadilan
Kabupaten Malang  

Gugatan Sistem Merit Pemkab Malang Masuk Babak Krusial, CLS LIRA Diuji di Pengadilan

Pewarta : Reza | Editor : M.Alkatiri

SUARAMALANG.COM, Kabupaten Malang – Gugatan Citizen Law Suit (CLS) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Malang memasuki babak krusial. Perkara nomor 46/Pdt.G/2026/PN.Kpn itu kini bergulir di Pengadilan Negeri Kepanjen. Gugatan tersebut menyoroti dugaan persoalan sistem merit dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang. Salah satu sorotan utamanya menyangkut hasil seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi…

Di Balik Mutasi Ratusan ASN Pemkab Malang, Muncul Dugaan Adu Kuat Kelompok Birokrat
Kabupaten Malang  

Di Balik Mutasi Ratusan ASN Pemkab Malang, Muncul Dugaan Adu Kuat Kelompok Birokrat

Pewarta : Reza | Editor : M.Alkatiri

SUARAMALANG.COM, Kabupaten Malang – Mutasi dan pelantikan 166 ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang kembali membuka pertanyaan tentang peta kekuatan birokrasi. Bupati Malang H. M. Sanusi melantik pejabat administrator, fungsional, hingga kepala sekolah pada Senin (3/8/2026) lalu. Seperti yang diberitakan di beberapa media massa baru-baru ini, pelantikan tersebut semestinya menjadi bagian dari kebutuhan organisasi…

Bupati Malang Sanusi Lantik 186 Pejabat, Tegaskan Tak Ada Toleransi untuk Korupsi
Kabupaten Malang  

Bupati Malang Sanusi Lantik 186 Pejabat, Tegaskan Tak Ada Toleransi untuk Korupsi

Pewarta : Kiswara

SUARAMALANG.COM, Kabupaten Malang – Sebanyak 186 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang resmi dilantik, dikukuhkan, dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati Malang HM. Sanusi di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Rabu (12/11/2025). Pelantikan tersebut mencakup Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP), jabatan administrator, pengawas, dan jabatan fungsional. Dari total 186 pejabat, sebanyak tujuh orang dikukuhkan, terdiri…

MK Wajibkan Pemerintah dan DPR Bentuk Lembaga Independen Pengawas ASN dalam Dua Tahun
Nasional, Pemerintahan  

MK Wajibkan Pemerintah dan DPR Bentuk Lembaga Independen Pengawas ASN dalam Dua Tahun

Pewarta : *M.Nan Editor : M.AlKatiri

SUARAMALANG.COM, Jakarta – Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemerintah dan DPR untuk membentuk lembaga independen yang bertugas mengawasi penerapan sistem merit dan perilaku aparatur sipil negara dalam waktu paling lama dua tahun sejak putusan dibacakan. Perintah itu tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XXII/2024 yang dibacakan di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis (9/10/2025). Ketua Mahkamah Konstitusi…

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.