SUARAMALANG.COM, JAKARTA – Pemerintah mulai mengoperasikan sekitar 8.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) secara bertahap pada 15 Oktober 2026. Tahap awal ini menjadi momentum untuk menguji kesiapan koperasi dalam menyediakan kebutuhan masyarakat, terutama barang bersubsidi seperti pupuk, LPG, dan beras.
Operasionalisasi tersebut dilakukan di tengah target pemerintah mengaktifkan 35.000 KDKMP sepanjang 2026. Dari jumlah itu, sekitar 29.000 unit dilaporkan telah dibangun secara fisik, tetapi baru sekitar 8.000 unit yang dinyatakan siap memasuki tahap operasional awal.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah akan memantau kesiapan koperasi secara intensif selama delapan hari. Pemantauan dilakukan untuk memeriksa ketersediaan barang dagangan, fasilitas, skema bisnis, serta kesiapan pengelola dalam melayani masyarakat.
Distribusi Kebutuhan Pokok Jadi Fokus Pengawasan
Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan bahwa operasionalisasi KDKMP membutuhkan koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan badan usaha milik negara (BUMN).
Salah satu langkah yang disiapkan adalah pembentukan posko untuk memantau kelancaran distribusi kebutuhan masyarakat, terutama barang bersubsidi. Pemerintah juga merencanakan kunjungan ke 107 titik KDKMP sebagai sampel pemeriksaan kesiapan operasional.
“ Kita perlu ada posko untuk memastikan kelancaran semua penyaluran barang-barang kebutuhan masyarakat, khususnya barang bersubsidi, apakah ada hambatan atau tidak. Nanti secara harian akan dimonitor,” kata Ferry dalam keterangan tertulis, Rabu (14/10/2026).
Pemerintah mendorong koperasi menjadi saluran distribusi pupuk, LPG, dan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Kesiapan stok, kelengkapan sarana, dan kelancaran penyaluran menjadi faktor penting agar keberadaan koperasi dapat memberikan manfaat nyata bagi warga.
Bagi masyarakat, keberhasilan tahap awal ini tidak hanya diukur dari jumlah koperasi yang dibuka, tetapi juga dari kemampuan koperasi menyediakan barang yang dibutuhkan dan memberikan layanan secara konsisten.
Operasional Mandiri Membutuhkan Pendampingan
Pemerintah menugaskan PT Agrinas Pangan Nusantara untuk mengoperasikan KDKMP selama dua tahun sebagai masa transisi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2026. Pendampingan tersebut mencakup pengelolaan sumber daya manusia dan usaha, evaluasi kinerja, serta penyusunan prosedur operasional.
Zulkifli Hasan menyebut pemantauan awal diperlukan untuk mengetahui kekurangan yang masih harus dibenahi. Pemerintah memberikan waktu hingga 20 Oktober 2026 untuk menyempurnakan operasional 8.000 koperasi tahap awal, sebelum melakukan evaluasi lanjutan pada 25 Oktober 2026.
Selain distribusi kebutuhan pokok, KDKMP juga diarahkan untuk memperluas layanan ekonomi masyarakat. Salah satu rencana yang disampaikan pemerintah adalah mendukung penyaluran bantuan sosial berupa beras untuk periode Oktober hingga Desember 2026.
Menteri Koperasi juga menyebut rencana pembayaran gaji ASN melalui KDKMP telah diajukan kepada Kementerian Keuangan. Koperasi disebut telah menjalin kerja sama dengan BRIlink dan PT Pos Indonesia untuk mendukung layanan tersebut.
Meski demikian, mekanisme dan waktu pelaksanaan layanan pembayaran gaji masih perlu menunggu kepastian lebih lanjut.
Tahap awal operasionalisasi KDKMP pada akhirnya menjadi ujian bagi pemerintah untuk memastikan pembangunan fisik dapat berlanjut menjadi layanan ekonomi yang berjalan baik. Konsistensi pasokan, pengelolaan koperasi, dan pendampingan selama masa transisi akan menentukan sejauh mana program ini dapat mendukung aktivitas ekonomi masyarakat desa dan kelurahan.
