SUARAMALANG.COM, JAKARTA – Rencana pemerintah membagikan telepon seluler atau HP gratis kepada masyarakat belum memiliki kepastian anggaran maupun jadwal pelaksanaan. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian masih akan membahas kebutuhan pengadaan perangkat tersebut.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Wibowo mengatakan, pemerintah belum menetapkan besaran anggaran maupun waktu pembagian HP kepada masyarakat.
“Anggaran untuk HP-nya itu nanti kita bahas. Ya, nanti kita akan bahas itu lagi,” kata Dradjad saat ditemui wartawan di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (14/10/2026).
Ketika ditanya kemungkinan pelaksanaan program pada tahun ini, Dradjad belum memberikan kepastian. Ia juga belum menjelaskan kementerian atau lembaga yang akan bertanggung jawab atas pengadaan dan distribusi perangkat tersebut.
“Tunggu lah. Kan banyak sekali PR-nya ini,” ujarnya.
Program Digitalisasi Keuangan Sasar 25,1 Juta Penduduk
Rencana pembagian HP tersebut berkaitan dengan upaya pemerintah memperluas akses layanan keuangan, terutama bagi masyarakat yang belum memiliki rekening bank. Program ini juga diarahkan untuk mendukung penyaluran bantuan sosial secara digital.
Sebelumnya, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan rencana pembagian HP untuk mendukung digitalisasi layanan keuangan. Ia menyebut sekitar 30 persen penduduk Indonesia belum memiliki rekening bank.
Namun, rencana pembagian perangkat harus dibedakan dari program pembukaan rekening yang anggarannya disebut telah disiapkan pemerintah.
Dradjad menyampaikan bahwa program pembukaan rekening diharapkan dapat direalisasikan pada 2026, tanpa harus menunggu hingga 2027. Program tersebut ditujukan bagi masyarakat berusia di atas 17 tahun.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan, menyebut pemerintah memprioritaskan masyarakat dalam kelompok desil I hingga desil IV.
Jumlah sasaran prioritas pembukaan rekening tersebut diperkirakan mencapai 25,1 juta penduduk. Pemerintah akan memfokuskan pelaksanaan pada kelompok tersebut terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan perluasan sasaran.
Anggaran dan Mekanisme Pembagian HP Belum Jelas
Belum ditetapkannya anggaran dan jadwal pembagian HP menunjukkan bahwa rencana pengadaan perangkat masih memerlukan pembahasan lebih lanjut. Pemerintah juga belum mengumumkan mekanisme distribusi maupun lembaga yang akan menjadi pelaksana program.
Bagi masyarakat, kepastian mengenai kriteria penerima, jenis perangkat, sumber pembiayaan, dan jadwal pelaksanaan menjadi informasi penting sebelum program dapat dijalankan.
Di sisi lain, perluasan akses rekening dan layanan keuangan digital membutuhkan dukungan infrastruktur, literasi digital, serta mekanisme perlindungan data masyarakat.
Dengan demikian, meskipun program pembukaan rekening ditargetkan berjalan pada 2026, pembagian HP gratis belum dapat dipastikan akan berlangsung pada periode yang sama. Pemerintah masih perlu menyelesaikan pembahasan anggaran dan mekanisme pelaksanaannya.
