SUARAMALANG.COM, Nasional – Rencana belanja tablet dengan harga tinggi memantik perhatian publik dalam beberapa hari terakhir. Nilainya mencapai Rp17,9 juta per unit untuk kebutuhan operasional program gizi.
Angka tersebut langsung memicu perbandingan dengan harga pasar perangkat sejenis. Publik mulai menelusuri detail anggaran yang disiapkan.
Total nilai pengadaan tablet bahkan menyentuh Rp508,4 miliar. Besarnya angka ini mendorong tuntutan keterbukaan dari berbagai kalangan.
Harga Jauh di Atas Pasaran
Selisih harga menjadi sorotan utama dalam isu ini. Banyak pihak menilai harga tersebut tidak mencerminkan standar pasar umum.
Kondisi ini memicu spekulasi terkait potensi pembengkakan anggaran. Pengamat kebijakan publik menilai transparansi harus menjadi prioritas.
Mereka menekankan pentingnya penjelasan rinci terkait spesifikasi dan kebutuhan teknis. Tanpa itu, publik sulit memahami dasar penetapan harga.
Rangkaian Belanja Jadi Sorotan
Isu tablet ini tidak berdiri sendiri. Sebelumnya, publik juga menyoroti pengadaan kaos kaki untuk petugas lapangan. Jumlahnya sekitar 17.000 pasang dengan total anggaran Rp6,9 miliar.
Harga per pasang mencapai sekitar Rp100 ribu. Banyak pihak menilai belanja tersebut tidak relevan dengan prioritas program gizi.
Kritik pun bermunculan di berbagai platform. Selain itu, pengadaan motor listrik juga sempat menjadi perhatian. Program ini ditujukan untuk operasional Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.
Kebijakan tersebut memicu perdebatan terkait urgensi dan efisiensi.
Klarifikasi Pejabat
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, memberikan penjelasan terkait pengadaan motor listrik. Ia menegaskan fungsi kendaraan tersebut untuk operasional lapangan.
“Pengadaan motor ini memang masuk anggaran 2025 dan fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG,” ujarnya.
Ia juga membantah isu pengadaan dalam jumlah besar. Menurutnya, realisasi hanya mencapai 21.801 unit dari pesanan 25.000 unit.
“Informasi soal 70.000 unit itu tidak benar,” tegasnya.
Desakan Transparansi Menguat
Rangkaian isu ini memperkuat dorongan publik terhadap transparansi anggaran. Masyarakat meminta penjelasan terbuka atas setiap kebijakan belanja. Kepercayaan publik bergantung pada kejelasan informasi yang disampaikan.
Pemerintah diharapkan segera memberikan rincian lengkap. Penjelasan tersebut mencakup alasan harga, spesifikasi, dan mekanisme pengadaan.
Langkah ini dinilai penting untuk meredam polemik yang berkembang.
