SUARAMALANG.COM, Surabaya – Petisi yang digagas Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Airlangga (Unair) untuk menghentikan sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus mendapat dukungan publik. Hingga Senin pagi (9/6/2026) pukul 09.00 WIB, jumlah dukungan telah mencapai 30.448 tanda tangan terverifikasi di platform Change.org.
Lonjakan dukungan tersebut muncul di tengah polemik yang melingkupi Badan Gizi Nasional (BGN), mulai dari pergantian pimpinan hingga penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG oleh Kejaksaan Agung.
Petisi BEM Unair Soroti Sejumlah Persoalan Program MBG
Presiden BEM Unair, M. Rizqi Senja Virawan, menyatakan petisi tersebut bertujuan mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG.
Menurutnya, berbagai perkembangan yang terjadi di BGN menjadi sinyal bahwa program tersebut memerlukan perhatian serius. Karena itu, BEM Unair mengajak masyarakat menyuarakan aspirasi melalui petisi daring.
“BEM Unair ingin memberikan ultimatum kepada pemerintah bahwa memang MBG ini bermasalah. Karena itu kami membuat petisi untuk menghentikan MBG sementara waktu,” ujar Rizqi Senja.
Dalam naskah petisi yang dipublikasikan melalui Change.org, BEM Unair menyebut dugaan penyimpangan tata kelola program serta persoalan implementasi di lapangan sebagai alasan utama penggalangan dukungan publik.
Selain itu, organisasi mahasiswa tersebut menyoroti berbagai kasus yang muncul dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, termasuk laporan keracunan makanan yang sempat terjadi di sejumlah daerah.
Dukungan Terus Bertambah hingga Tembus 30.448 Tanda Tangan
Petisi tersebut menunjukkan peningkatan dukungan dalam waktu singkat. Pada Senin pagi (8/6/2026), jumlah tanda tangan tercatat sekitar 26.727 dukungan terverifikasi.
Kurang dari 24 jam kemudian, angka tersebut meningkat menjadi 30.448 tanda tangan. Jumlah itu masih berpotensi bertambah karena halaman petisi tetap terbuka untuk publik.
BEM Unair menilai tingginya partisipasi masyarakat menunjukkan besarnya perhatian publik terhadap efektivitas dan akuntabilitas program MBG yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Rizqi Senja, petisi ini juga berfungsi sebagai alat ukur sejauh mana masyarakat mengikuti perkembangan isu tersebut.
BEM Unair Usulkan Fokus MBG untuk Daerah 3T
Meski meminta penghentian sementara program, BEM Unair tidak menolak upaya peningkatan gizi anak secara keseluruhan. Mereka justru mengusulkan agar pemerintah memfokuskan intervensi pada wilayah yang paling membutuhkan.
Rizqi menilai daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau wilayah 3T lebih membutuhkan program pemenuhan gizi dibanding kawasan yang telah memiliki akses pangan lebih baik.
Menurutnya, langkah tersebut dapat meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran sekaligus memastikan bantuan benar-benar menjangkau kelompok yang membutuhkan.
Selain itu, usulan tersebut sejalan dengan wacana ketahanan pangan yang selama ini menjadi perhatian berbagai kalangan akademisi dan pemerhati kebijakan publik.
Pemerintah Mulai Lakukan Evaluasi Program MBG
Di sisi lain, pemerintah telah melakukan sejumlah langkah evaluasi terhadap pelaksanaan MBG. Presiden Prabowo Subianto baru saja melantik Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala BGN yang baru pada 8 Juni 2026.
Nanik menyatakan fokus utama lembaganya adalah meningkatkan kualitas pelaksanaan program, memperkuat pengawasan, dan memastikan penggunaan anggaran berjalan lebih efisien.
BGN juga mulai melakukan moratorium pembukaan dapur baru serta memperketat standar operasional sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Petisi BEM Unair yang kini telah menembus lebih dari 30 ribu tanda tangan menunjukkan tingginya perhatian publik terhadap program MBG. Perkembangan tersebut diperkirakan akan menjadi salah satu masukan penting dalam proses evaluasi kebijakan yang tengah dilakukan pemerintah.
