SUARAMALANG.COM – Penggunaan anggaran daerah sebesar Rp50 juta untuk kegiatan studi referensi Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Tulungagung ke Wonosobo, Jawa Tengah, memunculkan pertanyaan mengenai transparansi biaya dan hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut.
Kegiatan yang berlangsung pada 19–21 Oktober 2026 itu menjadi sorotan setelah dokumentasi perjalanan rombongan beredar di media sosial. Sejumlah destinasi wisata yang dikunjungi, seperti Pintu Langit, Kawah Sikidang, dan Telaga Menjer, memicu perdebatan publik mengenai proporsi agenda rekreasi dan kegiatan organisasi.
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung, Makrus Manan, membenarkan bahwa kegiatan tersebut merupakan program studi referensi yang dibiayai melalui APBD. Menurutnya, agenda itu telah direncanakan sebagai program tahunan untuk mendukung pengembangan organisasi DWP.
Makrus menjelaskan, tujuan kegiatan tersebut tidak sebatas perjalanan ke luar daerah, tetapi juga memperkuat organisasi dan membangun kolaborasi dengan DWP Kabupaten Wonosobo.
Meski demikian, penjelasan mengenai tujuan kegiatan belum dengan sendirinya menjawab seluruh pertanyaan publik. Rincian penggunaan anggaran, pembagian biaya untuk setiap agenda, serta hasil konkret dari studi referensi menjadi aspek yang penting untuk menjelaskan manfaat kegiatan tersebut.
Rincian Anggaran dan Hasil Kegiatan Jadi Sorotan
Perjalanan DWP Tulungagung berlangsung selama tiga hari dengan rangkaian agenda yang mencakup kunjungan ke sejumlah objek wisata, kegiatan makan bersama, serta pertemuan dengan pengurus DWP Kabupaten Wonosobo.
Dalam rangkaian tersebut, agenda organisasi dilaksanakan melalui pertemuan antarpengurus untuk bertukar referensi mengenai pengembangan dan penguatan kelembagaan. Namun, kunjungan ke berbagai destinasi wisata turut mendominasi dokumentasi yang beredar dan menjadi salah satu pemicu kritik warganet.
Perbedaan antara tujuan resmi kegiatan dan dokumentasi perjalanan itulah yang membuat pertanyaan mengenai efektivitas penggunaan anggaran semakin mengemuka. Publik membutuhkan informasi yang lebih lengkap untuk menilai apakah seluruh rangkaian kegiatan sejalan dengan tujuan program yang dibiayai pemerintah daerah.
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, keterbukaan mengenai komponen biaya perjalanan, akomodasi, konsumsi, serta kebutuhan kegiatan organisasi dapat membantu menjelaskan penggunaan dana Rp50 juta. Laporan pertanggungjawaban dan dokumentasi hasil studi referensi juga dapat menunjukkan manfaat yang diperoleh setelah rombongan kembali ke Tulungagung.
Informasi mengenai hasil kegiatan, misalnya rekomendasi program yang akan diterapkan atau bentuk kerja sama yang disepakati, akan memberikan gambaran lebih konkret dibandingkan penjelasan mengenai tujuan secara umum.
Akuntabilitas Penggunaan Dana Publik
Penggunaan APBD dalam suatu program membuat aspek akuntabilitas menjadi perhatian penting. Penjelasan bahwa kegiatan telah masuk dalam program tahunan perlu disertai informasi yang memadai mengenai pelaksanaan, realisasi anggaran, dan hasil yang dicapai.
Dalam polemik ini, belum tersedia rincian terbuka mengenai komponen penggunaan anggaran Rp50 juta maupun hasil konkret studi referensi berdasarkan informasi dalam pemberitaan yang menjadi rujukan. Karena itu, penilaian menyeluruh terhadap efisiensi kegiatan memerlukan data pendukung yang lebih lengkap.
Dokumentasi kegiatan yang sebelumnya diunggah melalui akun Instagram resmi DWP Tulungagung juga dilaporkan telah dihapus setelah menuai kritik. Penghapusan unggahan tersebut tidak dengan sendirinya menjelaskan alasan penghapusan ataupun membuktikan adanya pelanggaran dalam penggunaan anggaran.
Di tengah sorotan masyarakat, keterbukaan informasi menjadi cara penting untuk menjernihkan polemik. Penjelasan mengenai biaya dan hasil kegiatan dapat membantu publik menilai apakah studi referensi tersebut memberikan manfaat yang sepadan dengan anggaran yang digunakan.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan studi referensi bukan hanya terlaksananya kunjungan antardaerah, melainkan juga manfaat yang dapat ditunjukkan bagi pengembangan organisasi. Transparansi anggaran dan hasil kegiatan menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan dana publik.
