SUARAMALANG.COM, Jakarta – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) memperkuat kolaborasi komunikasi publik lintas kementerian dan lembaga untuk mendukung pengembangan pariwisata nasional yang berkualitas dan berkelanjutan.
Upaya tersebut dilakukan melalui Forum Tematik Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) sektor pariwisata yang digelar di Balairung Soesilo Soedarman, Jakarta, Selasa (3/11/2026). Forum ini menjadi ruang koordinasi bagi insan humas pemerintah untuk menyelaraskan informasi kebijakan sekaligus memperkuat strategi komunikasi pariwisata Indonesia.
Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen Krisis Kementerian Pariwisata, Fadjar Hutomo, mengatakan arah pembangunan pariwisata nasional kini tidak lagi hanya mengejar jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga menekankan penciptaan nilai yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
“Target pariwisata nasional tidak lagi semata-mata berfokus pada kuantitas atau jumlah kunjungan wisatawan, melainkan berorientasi pada proses penciptaan nilai (value creation) yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Fadjar.
Menurut Fadjar, perubahan orientasi tersebut membutuhkan dukungan lintas lembaga, termasuk penyampaian informasi kebijakan publik yang selaras, transparan, dan mudah dipahami masyarakat.
Indonesia Tourism Outlook Jadi Acuan Komunikasi
Dalam forum tersebut, Kemenpar turut mendorong pemanfaatan publikasi Indonesia Tourism Outlook 2026/2027 sebagai salah satu acuan untuk memahami perkembangan, peluang, tantangan, dan prioritas strategis pariwisata nasional.
Publikasi tersebut memuat analisis data, tren, dan perspektif para ahli mengenai arah perkembangan pariwisata Indonesia pada 2027. Dokumen ini diharapkan membantu kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, akademisi, media, serta masyarakat dalam merumuskan kebijakan dan langkah kolaboratif yang lebih terarah.
Fadjar berharap pemanfaatan data tersebut dapat memperkuat penyebaran informasi yang transparan dan adaptif terhadap perilaku masyarakat di media sosial. Selain itu, kesiapsiagaan komunikasi krisis dinilai penting untuk menjaga reputasi pariwisata Indonesia di tingkat internasional.
Penguatan komunikasi publik juga menjadi perhatian Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media Massa Komdigi, Molly Prabawati, menilai perkembangan konektivitas dan digitalisasi telah meningkatkan ekspektasi wisatawan terhadap kemudahan mobilitas, transaksi nontunai, serta akses informasi yang transparan.
Di sisi lain, derasnya arus informasi digital membuat persoalan terkait kenyamanan, tarif, hingga kelestarian lingkungan berpotensi memengaruhi citra destinasi. Karena itu, komunikasi publik perlu didukung informasi akurat dan respons yang cepat agar kepercayaan wisatawan tetap terjaga.
Tiga Fokus Strategi Komunikasi Pariwisata
Molly memaparkan tiga fokus strategi komunikasi yang perlu diperkuat oleh insan humas pemerintah. Pertama, mengintegrasikan komunikasi pariwisata melalui kolaborasi Bakohumas, termasuk dengan sektor perhubungan, imigrasi, penegakan hukum, kebudayaan, dan pemerintah daerah.
Kolaborasi tersebut diharapkan menghasilkan pesan yang selaras mengenai Indonesia sebagai destinasi yang aman, tertib, ramah, dan siap menerima wisatawan mancanegara.
Kedua, meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi disinformasi dan isu yang berpotensi merusak reputasi pariwisata. Dalam hal ini, humas pemerintah dituntut menyampaikan data yang akurat serta merespons isu secara sigap.
Ketiga, mengembangkan komunikasi publik yang lebih humanis dengan mengangkat cerita autentik masyarakat lokal. Pendekatan ini dinilai dapat mendekatkan pesan pariwisata dengan kehidupan masyarakat, sekaligus memperkuat kepercayaan publik.
Forum bertema “Indonesia Tourism Outlook 2026/2027: Strategi Komunikasi Menjawab Dinamika Sektor Pariwisata” tersebut diikuti 110 insan humas dari berbagai kementerian dan lembaga.
Kegiatan juga menghadirkan Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata, Martini M. Paham, yang memaparkan Indonesia Tourism Outlook 2026/2027, serta praktisi komunikasi publik Dilla Amran yang membahas strategi pengemasan konten komunikasi publik.
Pelaksana Tugas Kepala Biro Komunikasi Kementerian Pariwisata, Jemmy Alexander, berharap forum tersebut menghasilkan pemahaman yang selaras mengenai kondisi dan tren pariwisata nasional, sekaligus memperkuat kolaborasi antarlembaga dalam membangun narasi komunikasi yang terintegrasi.
