SUARAMALANG.COM, Jakarta – Pemerintah menargetkan proses pemilihan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka dapat diselesaikan sebelum akhir Desember 2026. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut tahapan pengisian jabatan tersebut berpeluang berlangsung lebih cepat dari batas waktu maksimal yang ditetapkan konstitusi.
Yusril menjelaskan, ketentuan waktu 60 hari bagi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk memilih Wakil Presiden baru bukan berarti proses harus menunggu hingga hari terakhir. Tenggat tersebut merupakan batas paling lama penyelenggaraan pemilihan.
“60 hari itu maksimal. Tadi sudah diberikan gambaran, ya, bahwa proses ini diharapkan bisa selesai sebelum akhir bulan Desember yang akan datang ini,” kata Yusril kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Menurutnya, percepatan juga dimungkinkan pada tahap pengajuan calon oleh Presiden. Setelah menerima surat pemberitahuan resmi dari MPR mengenai kekosongan jabatan Wakil Presiden, Presiden memiliki waktu maksimal 14 hari untuk mengajukan dua nama calon pengganti.
Yusril menegaskan, batas waktu tersebut juga tidak harus digunakan seluruhnya. Presiden dapat menyampaikan nama calon lebih awal selama seluruh persyaratan dan mekanisme yang berlaku dipenuhi.
“Jadi kapan saja dalam tenggang waktu 14 hari itu setelah menerima surat dari MPR, Presiden sudah akan dapat mengajukan dua nama sebagai calon Wakil Presiden kepada MPR,” ujarnya.
Mekanisme Pengisian Kursi Wakil Presiden
Pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden paling lambat 60 hari.
Mekanisme lebih lanjut diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Berdasarkan ketentuan tersebut, Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna pemilihan digelar.
Dalam sidang paripurna, MPR kemudian memilih satu dari dua nama yang diajukan Presiden. Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih.
Apabila kedua calon memperoleh jumlah suara yang sama, pemilihan diulang satu kali. Jika hasilnya tetap imbang, Presiden berwenang menentukan salah satu dari kedua calon tersebut.
Pemerintah Ingin Proses Tidak Menunggu Batas Maksimal
Penjelasan Yusril memperlihatkan bahwa pemerintah menghendaki proses pengisian jabatan Wakil Presiden berjalan lebih cepat tanpa mengabaikan ketentuan konstitusi.
Tahapan tersebut dimulai dari penetapan resmi kekosongan jabatan oleh MPR, penyampaian surat kepada Presiden, pengajuan dua nama calon, hingga pemilihan dalam sidang paripurna.
Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan MPR. Perkembangan tersebut menjadi dasar pembahasan mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden.
Dengan target penyelesaian sebelum akhir Desember 2026, tahapan berikutnya akan bergantung pada proses kelembagaan MPR dan pengajuan calon oleh Presiden. Hingga pernyataan Yusril disampaikan, belum ada dua nama calon pengganti yang diumumkan secara resmi.
