UMKM  

Belanja Haji Capai Rp4 Triliun, Menhaj Dorong UMKM Daerah Masuk Rantai Pasok

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mendorong UMKM daerah memanfaatkan potensi ekonomi dari kebutuhan jemaah haji dan umrah dalam UMKM Expo Sulsel 2026 di Gowa. (Foto: Dok Haji.go.id)

SUARAMALANG.COM, GOWA – Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) daerah memanfaatkan potensi ekonomi dari penyelenggaraan haji dan umrah. Berdasarkan data yang disampaikan dalam UMKM Expo Sulsel 2026, belanja jemaah haji Indonesia disebut mencapai sekitar Rp4 triliun, dengan Sulawesi Selatan diperkirakan menyumbang sekitar 25 persen.

Pernyataan tersebut disampaikan Irfan Yusuf dalam rangkaian UMKM Expo Sulsel 2026 di Gowa, Sulawesi Selatan, pada 17 Oktober 2026. Ia menilai besarnya kebutuhan jemaah dapat membuka peluang pasar bagi produk dan jasa yang dihasilkan pelaku usaha lokal.

“UMKM harus kita dorong agar bisa naik kelas dan menjangkau pasar yang lebih luas. Potensi ekonomi haji ini perlu dimanfaatkan sehingga pelaku usaha daerah tidak hanya menjadi penonton,” demikian pesan Menhaj dalam kegiatan tersebut.

Potensi ekonomi haji tidak hanya berkaitan dengan perjalanan ibadah, tetapi juga kebutuhan konsumsi, perlengkapan, logistik, dan berbagai layanan pendukung. Peluang tersebut dapat dimanfaatkan UMKM apabila mampu memenuhi persyaratan kualitas, kapasitas produksi, dan kontinuitas pasokan.

Produk UMKM Berpeluang Masuk Rantai Pasok Haji

Besarnya kebutuhan jemaah membuka ruang bagi pelaku usaha daerah untuk memperluas pasar. Produk makanan, bumbu olahan, perlengkapan ibadah, serta berbagai kebutuhan penunjang perjalanan berpotensi menjadi bagian dari rantai pasok penyelenggaraan haji dan umrah.

Namun, peluang tersebut tidak otomatis dapat dinikmati seluruh UMKM. Pelaku usaha perlu memastikan produknya memenuhi standar mutu, keamanan pangan jika berkaitan dengan makanan, ketentuan halal yang berlaku, serta kemampuan memenuhi permintaan dalam jumlah besar.

Baca Juga:  UMKM Malang Berpeluang Go Global, Ini yang Harus Disiapkan

Pemerintah juga perlu memperkuat hubungan antara UMKM, penyedia layanan haji, dan pihak yang mengelola kebutuhan jemaah agar produk lokal memiliki akses pasar yang lebih jelas.

Pengembangan rantai pasok dalam negeri juga menjadi bagian dari pembahasan pemerintah mengenai ekosistem ekonomi haji dan umrah. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, misalnya, pada April 2026 melaporkan pengiriman perdana bumbu pasta dan makanan siap santap sebagai langkah awal pengelolaan ekonomi haji dan umrah secara terintegrasi.

Upaya tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan jemaah dapat menjadi pasar bagi produk nasional, sekaligus membuka peluang agar nilai ekonomi penyelenggaraan ibadah tidak hanya dinikmati penyedia jasa di luar negeri.

Sulawesi Selatan Dinilai Memiliki Potensi Ekonomi Haji

Dalam kegiatan tersebut, Irfan Yusuf menyoroti potensi Sulawesi Selatan untuk mengambil bagian dalam pengembangan ekosistem ekonomi haji.

Menurut keterangan yang disampaikan dalam acara, wilayah tersebut diperkirakan menyumbang sekitar 25 persen dari angka belanja jemaah haji Indonesia yang disebut mencapai Rp4 triliun.

Potensi itu perlu diterjemahkan menjadi kesempatan usaha yang nyata bagi pelaku UMKM, mulai dari memperluas pemasaran produk hingga membangun kemitraan dengan penyedia kebutuhan jemaah.

Agar manfaatnya menjangkau lebih banyak pelaku usaha, pengembangan ekosistem ekonomi haji membutuhkan koordinasi antara pemerintah, lembaga terkait, pelaku industri, dan UMKM. Dukungan akses pembiayaan, peningkatan kualitas produk, pendampingan usaha, serta kepastian standar pengadaan menjadi sejumlah aspek yang perlu diperhatikan.

Dengan kesiapan tersebut, UMKM daerah berpeluang mengambil bagian dalam rantai pasok yang terbentuk dari kebutuhan jemaah haji dan umrah.

Baca Juga:  Pendaftaran Merek Kini Ditargetkan 4 Bulan, UMKM Perlu Tahu Catatannya

Pemerintah Sebut Biaya Haji Turun Rp3,4 Juta

Selain menyoroti peluang usaha, Irfan Yusuf juga menyampaikan bahwa pemerintah berupaya menjaga keterjangkauan biaya ibadah haji.

“Tahun ini biaya haji turun, dan untuk pertama kalinya pemerintah memberikan subsidi kepada jemaah sebesar Rp3,4 juta,” ujar Irfan Yusuf.

Kebijakan biaya haji tersebut, menurut keterangan dalam kegiatan, berkaitan dengan upaya pemerintah menjaga akses masyarakat terhadap ibadah haji.

Meski demikian, besaran penurunan biaya dan mekanisme subsidi perlu dibedakan dari potensi belanja jemaah yang dibahas dalam konteks peluang ekonomi. Keduanya memiliki cakupan dan tujuan kebijakan yang berbeda.

Rangkaian UMKM Expo Sulsel 2026 juga diisi dengan pemberian hadiah perjalanan umrah kepada dua guru ngaji, serta sepeda dan uang tunai bagi pelajar Sulawesi Selatan yang terpilih.

Pada akhirnya, potensi belanja haji perlu diikuti dengan langkah konkret untuk memperluas keterlibatan UMKM. Tantangannya bukan hanya meningkatkan nilai transaksi, tetapi juga memastikan pelaku usaha daerah memiliki kapasitas, akses, dan kesempatan untuk memenuhi kebutuhan pasar secara berkelanjutan.