SUARAMALANG.COM, Jakarta – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Penyerahan surat tersebut dikonfirmasi langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani. MPR selanjutnya akan menggelar rapat pimpinan dan rapat gabungan bersama pimpinan fraksi serta kelompok DPD untuk menentukan langkah berikutnya.
Gibran tiba di Kompleks Parlemen sekitar pukul 11.16 WIB dan bertemu jajaran pimpinan MPR. Pertemuan tersebut berlangsung sekitar 20 menit.
“Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujar Muzani, Kamis (12/11/2026).
Menurut Muzani, Gibran juga menyampaikan bahwa surat serupa telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dalam pertemuan itu, Gibran meminta agar surat pengunduran dirinya segera diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Namun, Muzani menyebut Gibran tidak menjelaskan secara terperinci alasan pengunduran dirinya.
MPR Segera Gelar Rapat Pimpinan
Setelah menerima surat tersebut, MPR akan memulai proses kelembagaan untuk menindaklanjuti pengunduran diri Gibran.
Muzani mengatakan rapat pimpinan MPR akan segera dilaksanakan, kemudian dilanjutkan dengan rapat gabungan yang melibatkan pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD.
“Hari ini, pimpinan majelis akan segera mengadakan rapat pimpinan MPR untuk menindaklanjuti pengunduran diri tersebut,” kata Muzani.
Proses ini menjadi tahapan penting untuk menentukan langkah konstitusional setelah surat pengunduran diri diterima.
Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden dalam waktu paling lambat 60 hari.
Muzani juga menjelaskan bahwa Presiden memiliki waktu 14 hari sejak diterbitkannya surat permintaan MPR untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden pengganti.
Meski surat telah diserahkan, keputusan mengenai tindak lanjut pengunduran diri masih menunggu proses resmi di MPR. Karena itu, penyerahan surat tidak boleh disamakan dengan selesainya seluruh tahapan pergantian Wakil Presiden.
Pengunduran Diri di Tengah Polemik Ijazah
Langkah Gibran menyerahkan surat kepada MPR terjadi setelah muncul polemik mengenai dokumen pendidikan yang digunakan dalam proses pencalonannya sebagai Wakil Presiden.
Polemik tersebut berkembang setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang menjadi perhatian publik.
Dalam salah satu perkara, MA membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran yang diterbitkan pada 2019. Sementara itu, putusan MK mengenai persoalan dokumen pendidikan tersebut juga menjadi bagian dari perdebatan mengenai persyaratan pencalonannya.
Perkembangan ini memunculkan desakan politik agar Gibran mengundurkan diri atau diproses melalui mekanisme konstitusional.
Di DPR, sebanyak 120 anggota dari delapan fraksi sebelumnya telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait persoalan tersebut.
Sehari sebelum menyerahkan surat kepada MPR, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi telah membenarkan kabar bahwa Gibran menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo.
Kabar tersebut kemudian memperoleh kepastian baru setelah Ketua MPR Ahmad Muzani mengonfirmasi penerimaan surat secara langsung pada Kamis siang.
Kini, perhatian tertuju pada keputusan rapat pimpinan MPR dan tahapan konstitusional berikutnya, termasuk proses yang harus ditempuh apabila jabatan Wakil Presiden secara resmi dinyatakan kosong.
