SUARAMALANG.COM, Jakarta – Menteri Keuangan Suahasil Nazara mendorong penguatan sinergi antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Danantara, dan dunia usaha untuk meningkatkan investasi nasional. Pemerintah menargetkan investasi tumbuh 7 persen pada 2027 guna mendukung sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6 persen.
Ajakan tersebut disampaikan Suahasil dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia 2026 di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (30/10/2026).
Menurut Suahasil, pencapaian target pertumbuhan ekonomi membutuhkan kontribusi berbagai sektor. Belanja APBN menyumbang sekitar 15 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), sedangkan konsumsi masyarakat, investasi dunia usaha, dan ekspor juga menjadi penggerak utama perekonomian.
Karena itu, keterlibatan sektor swasta dinilai penting untuk meningkatkan investasi, terutama melalui peran pelaku usaha yang tergabung dalam KADIN.
“Karena itu, investasi memang harus tumbuh 7% tahun depan. Bapak dan Ibu para anggota KADIN memegang peranan penting untuk menumbuhkan investasi ini, karena investasi itu yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu sekalian,” ujar Suahasil.
APBN dan Danantara Punya Peran Berbeda
Suahasil menjelaskan, APBN berfungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk mendukung aktivitas ekonomi, menjaga daya beli, melindungi masyarakat, dan membangun kepercayaan. Peran tersebut dijalankan melalui pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemberian insentif fiskal.
Sementara itu, Danantara berperan sebagai katalis investasi untuk memobilisasi modal strategis dan mendorong keterlibatan sektor swasta. Kedua instrumen tersebut diharapkan saling melengkapi dalam membangun fondasi dan membuka peluang bagi dunia usaha untuk meningkatkan investasi.
Pemerintah juga menyoroti pentingnya dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sektor ini mencakup sekitar 99 persen unit usaha di Indonesia, berkontribusi sekitar 60 persen terhadap PDB, serta menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja nasional.
Untuk memperkuat kapasitas dan daya saing UMKM, pemerintah menyediakan sejumlah dukungan, antara lain bantuan produktif, insentif pajak, Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembiayaan ultra mikro, dan penjaminan ekspor.
Kepastian Usaha Jadi Kunci Investasi
Selain dukungan fiskal dan pembiayaan, Suahasil menekankan pentingnya menciptakan ekosistem usaha yang kondusif. Faktor yang perlu dijaga meliputi pasar domestik dan daya beli masyarakat, ketersediaan likuiditas serta modal kerja, biaya pendanaan yang kompetitif, dan kemudahan berusaha.
Kepastian regulasi dan konsistensi kebijakan juga diperlukan agar pelaku usaha memiliki kejelasan dalam menjalankan produksi maupun mengambil keputusan investasi.
Kementerian Keuangan, lanjut Suahasil, akan terus menjaga APBN agar berfungsi sebagai instrumen yang mendorong pertumbuhan, melindungi masyarakat, dan mempertahankan kepercayaan terhadap perekonomian.
Fondasi yang dibangun melalui kebijakan fiskal tersebut diharapkan dapat diterjemahkan Danantara dan dunia usaha menjadi investasi baru, peningkatan produksi, serta penciptaan lapangan kerja.
“Danantara dan dunia usaha, yaitu Ibu dan Bapak sekalian akan menerjemahkannya menjadi investasi, menjadi produksi, menjadi lapangan kerja dan menjadi pertumbuhan yang berkelanjutan dan inilah sinergi kita semua untuk meningkatkan kesejahteraan serta menjaga stabilitas ekonomi,” pungkas Suahasil.
