SUARAMALANG.COM – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong efisiensi anggaran melalui integrasi rapat kerja Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), Tim Penggerak PKK, dan Tim Pembina Posyandu dalam satu forum terpadu. Langkah ini diharapkan memperkuat koordinasi antarlembaga sekaligus memastikan program pemberdayaan masyarakat berjalan lebih efektif.
Ketua Harian Dekranas sekaligus Ketua Umum Tim Penggerak PKK dan Tim Pembina Posyandu, Tri Tito Karnavian, mengatakan penggabungan tersebut menjadi pertama kalinya rapat kerja ketiga lembaga dilaksanakan dalam satu forum.
Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Penguatan Tata Kelola Lembaga Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu se-Indonesia Bagian Tengah di Bali Sunset Road Convention Center, Kota Denpasar, Bali, Kamis (22/10/2026).
Menurut Tri, penyatuan forum ditujukan untuk menghemat anggaran tanpa mengurangi substansi pembahasan dan fungsi masing-masing lembaga.
“Jadi ini baru kali pertama untuk tiga lembaga ini rapat kerjanya dijadikan satu, harapannya lebih efisien dan tentunya tidak mengurangi makna dari rapat kerjanya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, integrasi tersebut berkaitan dengan tiga tanggung jawab kelembagaan yang secara ex-officio diemban para pendamping kepala daerah, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
Melalui pendekatan terpadu, koordinasi diharapkan menjadi lebih efektif sehingga pelaksanaan program antarlembaga dapat diselaraskan sesuai kebutuhan masyarakat.
Efisiensi Anggaran Harus Diikuti Program yang Berdampak
Dalam forum tersebut, Kemendagri bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Badan Gizi Nasional turut menyampaikan strategi penguatan regulasi serta dukungan penganggaran daerah.
Dukungan tersebut diarahkan untuk menunjang keberlanjutan program Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu di berbagai daerah.
Meski demikian, integrasi rapat kerja tidak hanya dimaksudkan untuk mengonsolidasikan kegiatan dan menekan biaya penyelenggaraan. Forum tersebut juga diharapkan menghasilkan inovasi serta program yang sesuai dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Tri menegaskan, keberhasilan kolaborasi antarlembaga perlu tercermin dari manfaat yang dirasakan masyarakat, termasuk dalam pengembangan usaha para perajin, penguatan kesejahteraan keluarga, dan peningkatan kualitas hidup.
“Yang pasti nanti tetap akan menghasilkan ke depannya program-program yang pastinya harus memberikan manfaat untuk masyarakat,” katanya.
Ia juga mengapresiasi komitmen pengurus dan kader di daerah yang terus menjalankan program pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, kerja sama yang kuat menjadi modal untuk mendorong kemajuan perajin sekaligus memperkuat ketahanan keluarga.
Koordinasi Pusat dan Daerah Jadi Kunci
Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah pejabat pemerintah pusat dan daerah, termasuk Gubernur Bali Wayan Koster, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono, serta jajaran Kemendagri dan Bappenas.
Hadir pula pengurus pusat Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu, bersama para ketua lembaga terkait dari 14 provinsi di wilayah Indonesia bagian tengah.
Keterlibatan pengurus dari berbagai daerah menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.
Ke depan, efektivitas integrasi forum tersebut akan bergantung pada tindak lanjut hasil rapat, keselarasan program, serta dukungan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.
Dengan demikian, efisiensi tidak berhenti pada penggabungan agenda rapat, tetapi diharapkan berlanjut pada pelaksanaan program yang lebih terkoordinasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
