SUARAMALANG.COM, Kabupaten Malang – Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Malang mendesak pemerintah dan pemangku kebijakan di Malang Raya menerbitkan aturan pelaksanaan yang konkret untuk menghentikan praktik pengadaan seragam sekolah melalui satuan pendidikan, terutama sekolah negeri.
Desakan tersebut disampaikan melalui surat petisi bernomor 3/SKL-MLG/XI/2026 yang dikirimkan kepada sejumlah pejabat dan lembaga, mulai dari Gubernur Jawa Timur, Ketua DPRD Jawa Timur, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, hingga Wali Kota Malang dan Bupati Malang.
Petisi itu juga ditujukan kepada pimpinan DPRD dan dinas pendidikan di tingkat Kota maupun Kabupaten Malang. LIRA menilai diperlukan langkah nyata dari pemerintah daerah agar larangan penjualan atau kewajiban pembelian seragam melalui sekolah dapat diterapkan secara konsisten.
Bupati LIRA Kabupaten Malang, Wiwid Tuhu P., S.H., M.H., mengatakan langkah tersebut merupakan tindak lanjut pengarahan LIRA Jawa Timur setelah organisasi menerima berbagai aduan masyarakat mengenai biaya seragam yang dinilai memberatkan orang tua siswa.
Menurut Wiwid, persoalan pengadaan seragam tidak cukup dipandang sebagai masalah administrasi. Ia menilai praktik yang berulang setiap tahun ajaran baru berpotensi mengandung pelanggaran hukum.
LIRA Soroti Tiga Pola dalam Pengadaan Seragam
Dalam petisinya, LIRA mengidentifikasi tiga persoalan yang dinilai menjadi penyebab praktik pengadaan seragam melalui sekolah tetap berlangsung.
Pertama, kepatuhan semu dengan menyamarkan aktivitas penjualan melalui entitas lain yang menurut LIRA tetap dilarang secara hukum. Kedua, dugaan pemaksaan terselubung melalui klausul surat pernyataan pembelian yang disebut sukarela, tetapi menggunakan materai.
Ketiga, LIRA menyoroti lemahnya pengawasan atau culpa in vigilando yang dinilai membuat praktik tersebut terus berulang tanpa memberikan efek jera.
Dari sisi hukum, LIRA merujuk Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenai syarat kesepakatan yang sah. Organisasi tersebut menilai adanya unsur tekanan psikis dalam pernyataan yang disebut sukarela dapat menjadi persoalan dalam pemenuhan asas kesepakatan.
LIRA juga mengutip PP Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 181 dan Pasal 198 yang mengatur larangan bagi pendidik, tenaga kependidikan, dewan pendidikan, maupun komite sekolah untuk menjual pakaian atau bahan seragam di satuan pendidikan.
Selain itu, organisasi tersebut merujuk Permendikbudristek Nomor 50 Tahun 2022. Pasal 12 ayat (1) menyebut pengadaan seragam menjadi tanggung jawab orang tua atau wali, sedangkan Pasal 13 mengatur larangan sekolah mewajibkan pembelian seragam baru setiap kenaikan kelas maupun penerimaan peserta didik baru.
Minta Pengawasan Melibatkan Eksekutif dan Penegak Hukum
LIRA menilai keberadaan aturan belum cukup apabila tidak disertai pengawasan dan penindakan terhadap dugaan pelanggaran di lapangan.
Karena itu, organisasi tersebut meminta unsur eksekutif, legislatif, dan aparat penegak hukum di Malang Raya mengambil peran lebih aktif dalam mengawasi pengadaan seragam sekolah.
LIRA juga menegaskan bahwa pembiaran terhadap indikasi pungutan liar yang melibatkan oknum sekolah perlu menjadi perhatian serius. Mereka mendorong adanya mekanisme pengawasan yang dapat mencegah praktik serupa terulang pada tahun ajaran berikutnya.
Melalui petisi tersebut, LIRA berharap pemerintah tidak hanya mengandalkan ketentuan larangan yang sudah ada, tetapi juga menghadirkan aturan teknis yang jelas, pengawasan berkelanjutan, serta langkah penindakan sesuai ketentuan hukum apabila ditemukan pelanggaran.
