Mahasiswa Trisakti Kecewa Tuntutan Demo 29 Oktober Tak Ditepati, Pemerintah Dinilai Hanya Beri Data Statistik

SUARAMALANG.COM, Jakarta – Mahasiswa Universitas Trisakti menyampaikan kekecewaan terhadap tindak lanjut pemerintah atas sejumlah tuntutan demonstrasi pada 29 Oktober 2026. Salah satu persoalan yang disoroti adalah kebijakan penanganan korban kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama terkait pemulihan sektor kesehatan.

Kekecewaan tersebut disampaikan saat perwakilan mahasiswa bertemu Staf Khusus Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg), Binbin Firman Tresnadi, di Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta Pusat, Kamis (5/11/2026).

Dalam pertemuan itu, mahasiswa meminta pemerintah menjelaskan tindak lanjut atas tuntutan yang sebelumnya mereka sampaikan. Namun, mereka menilai penjelasan yang diberikan belum menjawab substansi persoalan, khususnya mengenai bagaimana pemulihan kesehatan korban karhutla dimasukkan ke dalam kebijakan pemerintah.

Menteri Luar Negeri Kepresidenan Mahasiswa Trisakti, Arief Rizquna, mengatakan pihaknya menyayangkan pemerintah hanya memaparkan data statistik penanganan korban tanpa menunjukkan secara terperinci kebijakan yang menjadi dasar pemulihan kesehatan.

Menurut Arief, pemerintah sebelumnya menyampaikan bahwa penanganan sektor kesehatan telah diintegrasikan ke dalam kebijakan. Akan tetapi, ketika mahasiswa meminta penjelasan mengenai bentuk kebijakan tersebut, jawaban yang diharapkan belum diberikan.

“Padahal yang kita minta dalam tuntutan kita adalah diikatnya penanganan di sektor kesehatan (pemulihan sektor kesehatan) ke dalam sektor kebijakan. Itu disampaikan oleh Bapak Binbin bahwa sudah diikat dalam sektor kebijakan, akan tetapi ketika kita minta mana diikatnya dalam sektor kebijakan, beliau tidak bisa menyampaikannya,” kata Arief.

Baca Juga:  KPK Tanggapi Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Whoosh, Mahfud MD Desak Penyidikan Tanpa Tunggu Laporan

Ia menegaskan, penyampaian data mengenai bantuan dan penanganan korban merupakan bagian dari kewajiban pemerintah. Karena itu, mahasiswa menginginkan penjelasan lebih konkret mengenai kebijakan pemulihan kesehatan yang menjadi tuntutan mereka.

Mahasiswa Klaim Belum Mendapat Jawaban Memuaskan

Ketua Kepresidenan Mahasiswa (Presma) Trisakti, Dhenni Ribowo, juga menyampaikan kekecewaan atas proses audiensi tersebut. Ia mengatakan mahasiswa semula memperoleh informasi bahwa mereka akan diterima oleh pimpinan setingkat menteri atau wakil menteri.

Namun, hingga rombongan tiba di Kantor Kemensetneg, pertemuan dengan pimpinan yang dimaksud tidak terlaksana. Mahasiswa akhirnya ditemui oleh perwakilan pemerintah yang dinilai belum mampu memberikan jawaban atas sejumlah pertanyaan.

“Hari ini kami coba sampaikan secara kondusif. Kami datang ke Sekretariat Negara dan awalnya disampaikan akan ditemui oleh pimpinan setara menteri atau wakil menteri. Namun, sedatangnya kami di sini, kami belum ditemui dan juga belum diberikan jawaban oleh beliau,” ujar Dhenni.

Dhenni menilai pemerintah perlu menunjukkan keseriusan dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Menurutnya, mahasiswa akan terus mengawal persoalan bangsa dan meminta pihak-pihak terkait bertanggung jawab atas penyelesaiannya.

Trisakti Minta Pemerintah Pastikan Bantuan Tepat Sasaran

Dhenni juga mengkritik pendekatan penanganan bencana yang dinilai terlalu menonjolkan data statistik. Ia menekankan bahwa pemerintah perlu memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat terdampak, bukan sekadar melaporkan angka penyaluran atau jumlah penanganan.

Baca Juga:  Prabowo Dorong Riset BRIN Jadi Solusi, dari Karhutla hingga Energi Limbah Sawit

“Jangan semuanya hanya diobral dengan data statistik, karena kematian seseorang adalah tanggung jawab kalian. Kematian satu orang adalah kematian seluruh masyarakat Indonesia,” tegasnya.

Ia mengajak masyarakat untuk tetap memberikan perhatian terhadap berbagai persoalan bangsa, termasuk penanganan bencana alam, dan tidak teralihkan oleh dinamika politik yang berkembang.

Mahasiswa Trisakti menyatakan akan terus mengawal janji pemerintah serta menyampaikan aspirasi masyarakat dari berbagai daerah kepada para pemangku kepentingan. Mereka berharap tuntutan yang telah disampaikan tidak berhenti pada penjelasan administratif, tetapi ditindaklanjuti melalui kebijakan dan langkah nyata.