SUARAMALANG, Nasional – Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto menyoroti polemik pelantikan putra Bupati Malang sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Ia meminta kader partainya di legislatif mengkritisi kebijakan tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (18/4/2026). Ia menekankan pentingnya menjaga sistem meritokrasi dalam birokrasi pemerintahan.
Menurut Hasto, jabatan publik harus diisi berdasarkan kompetensi dan prestasi. Ia menilai praktik di luar prinsip tersebut berpotensi merusak tata kelola pemerintahan.
“Ya, kami telah mendapat informasi seperti itu. Fraksi PDI Perjuangan kami minta untuk mengkritisi hal tersebut,” ujar Hasto.
Ia menegaskan, meritokrasi menjadi fondasi penting dalam sistem birokrasi modern. Tanpa itu, kepercayaan publik terhadap pemerintah bisa menurun.
Pelantikan tersebut dilakukan Bupati Malang M Sanusi yang menunjuk putranya, Ahmad Dzulfikar Nurrahman, sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.
Kebijakan ini memicu sorotan publik karena dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Sejumlah pihak mempertanyakan aspek etika dalam pengambilan keputusan tersebut.
Hasto menjelaskan, pendidikan politik memang bisa dimulai dari keluarga. Namun, prinsip keadilan tetap harus dijaga dalam pengisian jabatan publik.
“Tetapi kita juga melihat bahwa pendidikan politik itu dimulai dari keluarga. Tetapi prinsipnya jangan sampai ada praktik-praktik yang tidak adil,” katanya.
Ia juga menyoroti aspek kepantasan di mata masyarakat. Menurutnya, penempatan anggota keluarga inti dalam birokrasi dapat memicu persepsi negatif.
“Kalau orang Jawa bilang kurang elok ya. Bapaknya Bupati, anaknya Kepala Dinas,” tambahnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Malang melantik total 447 pejabat pada Senin (13/4/2026). Pelantikan digelar di Pendopo Agung Kabupaten Malang.
Selain Dzulfikar, pejabat lain yang dilantik antara lain Nurrahman sebagai Kepala Satpol PP. Ada juga Sujarwo Ady Wijayanto sebagai Kepala Dinas PMD serta Astri Lutfiatunnisa sebagai Kepala Disperindag.
Dalam sambutannya, Bupati Sanusi menyebut pelantikan ini bagian dari penguatan organisasi. Ia meminta seluruh pejabat menjaga integritas dan bekerja profesional.
pelantikan putra Bupati Malang sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Ia meminta kader partainya di legislatif mengkritisi kebijakan tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (18/4/2026). Ia menekankan pentingnya menjaga sistem meritokrasi dalam birokrasi pemerintahan.
Menurut Hasto, jabatan publik harus diisi berdasarkan kompetensi dan prestasi. Ia menilai praktik di luar prinsip tersebut berpotensi merusak tata kelola pemerintahan.
“Ya, kami telah mendapat informasi seperti itu. Fraksi PDI Perjuangan kami minta untuk mengkritisi hal tersebut,” ujar Hasto.
Ia menegaskan, meritokrasi menjadi fondasi penting dalam sistem birokrasi modern. Tanpa itu, kepercayaan publik terhadap pemerintah bisa menurun.
Pelantikan tersebut dilakukan Bupati Malang M Sanusi yang menunjuk putranya, Ahmad Dzulfikar Nurrahman, sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.
Kebijakan ini memicu sorotan publik karena dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Sejumlah pihak mempertanyakan aspek etika dalam pengambilan keputusan tersebut.
Hasto menjelaskan, pendidikan politik memang bisa dimulai dari keluarga. Namun, prinsip keadilan tetap harus dijaga dalam pengisian jabatan publik.
“Tetapi kita juga melihat bahwa pendidikan politik itu dimulai dari keluarga. Tetapi prinsipnya jangan sampai ada praktik-praktik yang tidak adil,” katanya.
Ia juga menyoroti aspek kepantasan di mata masyarakat. Menurutnya, penempatan anggota keluarga inti dalam birokrasi dapat memicu persepsi negatif.
“Kalau orang Jawa bilang kurang elok ya. Bapaknya Bupati, anaknya Kepala Dinas,” tambahnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Malang melantik total 447 pejabat pada Senin (13/4/2026). Pelantikan digelar di Pendopo Agung Kabupaten Malang.
Selain Dzulfikar, pejabat lain yang dilantik antara lain Nurrahman sebagai Kepala Satpol PP. Ada juga Sujarwo Ady Wijayanto sebagai Kepala Dinas PMD serta Astri Lutfiatunnisa sebagai Kepala Disperindag.
Dalam sambutannya, Bupati Sanusi menyebut pelantikan ini bagian dari penguatan organisasi. Ia meminta seluruh pejabat menjaga integritas dan bekerja profesional.
