SUARAMALANG.COM, Jakarta – Rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto pada Kamis (12/11/2026) menghasilkan kesimpulan penting dalam penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Komisi III meminta para tersangka dikenakan pasal makar dan penyidikan dikembangkan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Namun, terdapat perbedaan penekanan antara kesimpulan DPR dan penjelasan kepolisian. Komisi III menyatakan perbuatan para tersangka merupakan tindak pidana makar, sedangkan Kapolri menjelaskan bahwa Polri masih menyelidiki ada atau tidaknya unsur pidana tersebut.
Dalam rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Komisi III mengapresiasi langkah Kapolri dan jajarannya mengungkap dugaan penyadapan, akses ilegal, serta penghilangan data elektronik.
Meski demikian, DPR meminta penanganan perkara tidak berhenti pada penerapan pasal terkait kejahatan elektronik. Penyidikan juga didorong untuk menelusuri dugaan tindak pidana terhadap keamanan negara.
Kesimpulan rapat yang dibacakan pada akhir pertemuan menegaskan Komisi III meminta Kapolri mengenakan pasal makar kepada para tersangka sekaligus terus mengusut kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain.
Polri Telusuri Perintah, Sasaran, dan Tujuan Penyadapan
Dalam pemaparannya, Kapolri Suyudi Ario Seto menjelaskan hasil penyidikan Bareskrim mengenai dugaan praktik penyadapan yang dilakukan melalui lima tahapan.
Berdasarkan pemaparan tersebut, penyidik menduga perintah penyadapan disampaikan secara lisan maupun melalui grup WhatsApp tanpa dilengkapi permohonan penyidik atau laporan polisi.
Selanjutnya, nomor target dimasukkan ke sistem Lawful Interception Management System (LIMS) melalui jalur internal atau atensi. Proses tersebut diduga tidak melalui verifikasi untuk kepentingan penegakan hukum.
Petugas kemudian melakukan penyadapan, mengekspor rekaman, dan membuat transkripsi melalui sistem PENLinks X (PLX). Hasilnya dilaporkan secara berjenjang hingga kepada pihak yang disebut sebagai penerima akhir.
Kapolri juga memaparkan dugaan penghapusan data hasil penyadapan dari sistem LIMS dan PLX serta pembubaran grup komunikasi pada Oktober 2026.
Menurut hasil penyidikan yang disampaikan dalam rapat, sasaran penyadapan diduga tidak hanya Presiden, tetapi juga mencakup lingkungan Istana, kementerian dan lembaga, anggota DPR, tokoh politik, gubernur, kapolda, KPK, Kejaksaan, internal Polri, aktivis, hingga mahasiswa.
Dalam perkara ini, Polri menetapkan empat tersangka berinisial LSP, SU, EH, dan AS. Masing-masing diduga memiliki peran berbeda, mulai dari pemberi perintah, persetujuan dan penerusan laporan, hingga pelaksanaan teknis serta penghapusan data.
Seluruh peran tersebut masih merupakan dugaan berdasarkan hasil penyidikan yang dipaparkan Kapolri dan harus dibuktikan melalui proses hukum.
Dugaan Makar Masuk Jalur Penyelidikan Terpisah
Selain perkara penyadapan, akses ilegal, dan penghilangan dokumen elektronik, Suyudi menyampaikan bahwa Polri telah menerbitkan laporan polisi terpisah terkait dugaan tindak pidana makar.
Penyelidikan tersebut diarahkan untuk menelusuri dugaan keterlibatan sejumlah pihak dalam tindakan bersama-sama atau permufakatan jahat. Penyidik juga mendalami perintah, tujuan penyadapan, serta keterangan personel yang diduga mengetahui kegiatan tersebut.
Dengan demikian, penerbitan laporan polisi terkait dugaan makar belum berarti unsur tindak pidana tersebut telah terbukti.
Sikap itu menjadi salah satu hal penting dalam membaca hasil rapat Komisi III. DPR telah menyampaikan kesimpulan politik dan pengawasan agar pasal makar diterapkan, sementara kepolisian masih harus membuktikan unsur pidananya melalui penyelidikan dan penyidikan.
DPR Minta Aktor Intelektual dan Aliran Dana Diungkap
Selain mendesak penerapan pasal makar, sejumlah anggota Komisi III meminta penyidik mengungkap pihak yang diduga menjadi pemberi perintah, penerima manfaat hasil sadapan, serta kemungkinan penggunaan informasi tersebut untuk kepentingan tertentu.
DPR juga mendorong penelusuran sumber dana operasional dan pengadaan perangkat penyadapan, termasuk kemungkinan melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Anggota dewan turut meminta agar proses pemeriksaan etik terhadap personel yang terlibat berjalan dan seluruh pihak yang bertanggung jawab diproses tanpa pandang bulu.
Dalam kesimpulan rapat, Komisi III meminta Polri menangani perkara secara profesional, mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain, serta memastikan pengusutan tidak berhenti pada pelaksana teknis.
Perkembangan kasus ini kini berada pada dua jalur penanganan, yakni pembuktian dugaan kejahatan elektronik dan pendalaman dugaan makar. Hasil penyelidikan kepolisian akan menentukan apakah terdapat bukti yang cukup untuk membawa dugaan tindak pidana tersebut ke tahap hukum berikutnya.
