SUARAMALANG.COM, Nasional – Wacana baru penyaluran subsidi energi kembali memicu perhatian publik. DPR RI mendorong sistem biometrik untuk pembelian LPG 3 kg.
Usulan ini muncul sebagai respons atas distribusi subsidi yang dinilai masih meleset. DPR ingin memastikan bantuan hanya diterima masyarakat berhak.
Biometrik Jadi Kunci Penyaluran
Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, menilai sistem saat ini belum akurat. Ia menawarkan pendekatan berbasis identitas biometrik.
“Caranya bukan sekadar pemerintah punya data sentral, tapi gunakan sidik jari atau retina mata,” ujarnya, Rabu (8/4/2026) mengutip Ipol.id.
Menurut Said, metode ini bisa memperkecil celah penyimpangan. Verifikasi langsung dinilai lebih efektif dibanding hanya mengandalkan data administratif.
Data Penerima Dinilai Terlalu Besar
Said mengungkapkan jumlah penerima subsidi LPG 3 kg saat ini terlalu besar. Ia menyebut angka itu tidak mencerminkan kondisi riil.
“Kalau mau tepat sasaran, LPG 3 kg itu hanya untuk sekitar 5,4 juta orang,” jelasnya.
Ia membandingkan dengan pagu anggaran yang mencapai 8,6 juta penerima. Selisih tersebut menunjukkan potensi ketidaktepatan distribusi.
Subsidi BBM Jangan Dikurangi
Dalam kesempatan itu, Said juga menanggapi wacana pengurangan subsidi BBM. Ia menyatakan penolakan secara tegas.
“Kalau subsidi BBM dikurangi, kami tidak setuju,” tegasnya.
Sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan, ia menilai pemerintah harus melindungi masyarakat kecil. Menurutnya, subsidi BBM masih sangat dibutuhkan.
Fokus Perbaikan di LPG 3 Kg
Said menegaskan solusi utama bukan memangkas subsidi BBM. Ia meminta pemerintah fokus memperbaiki distribusi LPG 3 kg.
“Yang diperlukan justru subsidi LPG 3 kg harus tepat sasaran,” katanya.
Ia menilai pembenahan distribusi akan lebih berdampak. Langkah ini juga bisa menekan pemborosan anggaran negara.
Harga Minyak Dunia Jadi Tekanan
Said turut menyinggung kenaikan harga minyak dunia. Kondisi ini memengaruhi beban subsidi energi nasional.
Meski begitu, ia meminta pemerintah tidak mengutak-atik bantuan untuk masyarakat miskin. Ia menyarankan penyesuaian dilakukan di sektor non-subsidi.
“Kenapa yang untuk orang miskin yang diotak-atik? Jangan,” pungkasnya.
Potensi Jadi Kebijakan Baru
Usulan biometrik ini membuka peluang perubahan sistem distribusi energi. Pemerintah dan DPR kemungkinan akan membahasnya lebih lanjut.
Jika diterapkan, sistem ini dapat meningkatkan akurasi penerima subsidi. Namun, implementasinya tetap membutuhkan kesiapan infrastruktur dan data.
