SUARAMALANG.COM – Bertambahnya korban meninggal dalam Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) menjadi alarm bagi pemerintah. Tiga peserta meninggal saat mengikuti Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil), memicu sorotan terhadap relevansi pelatihan semi militer bagi calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Program tersebut sejatinya disiapkan untuk mencetak sumber daya manusia yang mampu mengelola koperasi sebagai penggerak ekonomi desa. Namun, rangkaian kematian peserta justru memunculkan pertanyaan apakah desain pelatihan yang diterapkan telah sesuai dengan kebutuhan jabatan yang akan mereka emban.
Korban pertama adalah Anisa Muyassaroh, yang meninggal akibat heat stroke saat menjalani Latsarmil di Balikpapan. Beberapa hari kemudian, Yonanda Muhammad Taufiq meninggal akibat henti jantung ketika mengikuti pelatihan serupa di Baturaja.
Jumlah korban bertambah setelah Novia Rahmadhani Sihotang, peserta calon pengelola KNMP, meninggal usai menjalani perawatan di Jakarta. Kementerian Pertahanan menyatakan Novia memiliki penyakit tuberkulosis (TB) yang menjadi penyebab kematiannya.
Rentetan kematian itu membuat evaluasi terhadap SPPI tidak lagi hanya menyentuh aspek kesehatan peserta. Pemerintah kini didorong mengkaji ulang urgensi penerapan latihan semi militer bagi peserta yang diproyeksikan menjadi manajer koperasi.
Bukan Prajurit, tetapi Calon Manajer Koperasi
Anggota Komisi VI DPR RI, Rahmat Saleh, menegaskan tragedi tersebut harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh. Menurutnya, pemerintah tidak boleh berhenti pada pemeriksaan penyebab kematian setiap korban.
“Kejadian ini harus menjadi momentum evaluasi yang serius agar tidak terulang kembali di masa mendatang,” kata Rahmat, Kamis (25/6/2026).
Ia menilai evaluasi harus mencakup sistem pelatihan, standar keselamatan, hingga relevansi materi Latsarmil. Seluruh tahapan juga perlu disesuaikan dengan karakter peserta yang berasal dari kalangan sipil.
Rahmat mengingatkan Program Koperasi Desa Merah Putih merupakan salah satu program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, proses pembentukan sumber daya manusianya harus benar-benar mendukung tujuan memperkuat ekonomi desa.
“Program Koperasi Desa Merah Putih adalah program besar yang membawa harapan bagi penguatan ekonomi desa. Justru karena program ini penting, maka seluruh tahapan pelaksanaannya harus benar-benar diperhatikan agar tujuan yang baik tidak terganggu oleh persoalan yang sebenarnya bisa diantisipasi sejak awal,” ujarnya.
Kompetensi Manajerial Dinilai Lebih Relevan
Rahmat juga mempertanyakan efektivitas latihan dasar kemiliteran bagi calon manajer koperasi. Menurutnya, tugas mereka lebih dekat dengan pengelolaan organisasi dan pengembangan usaha daripada aktivitas yang bercorak militer.
“Kita tentu memahami semangat membangun disiplin, integritas, dan jiwa pengabdian. Namun perlu dievaluasi secara objektif apakah bentuk pelatihan yang diterapkan saat ini sudah paling relevan dengan kebutuhan calon manajer koperasi yang nantinya akan mengemban tugas-tugas manajerial, bisnis, tata kelola organisasi, hingga pengembangan usaha di desa,” katanya.
Ia berpandangan materi pelatihan seharusnya lebih banyak memperkuat kemampuan manajemen koperasi. Penguasaan tata kelola keuangan, digitalisasi, pengembangan usaha, dan pemberdayaan masyarakat dinilai menjadi bekal utama bagi para peserta.
“Fokus utama yang harus dipastikan adalah bagaimana para manajer ini benar-benar siap mengelola koperasi secara profesional. Mereka harus menguasai aspek manajemen, tata kelola keuangan, pengembangan usaha, digitalisasi, hingga pemberdayaan masyarakat desa. Sistem pelatihan harus optimal untuk mendukung kebutuhan tersebut,” lanjutnya.
Rahmat kembali mengingatkan bahwa peserta SPPI merupakan warga sipil dengan latar belakang yang beragam. Pendekatan pelatihan, menurutnya, harus proporsional serta mengutamakan keselamatan tanpa menghilangkan tujuan membangun disiplin.
“Calon manajer KDMP ini bukan prajurit militer. Mereka berasal dari masyarakat sipil yang sedang dipersiapkan menjadi penggerak ekonomi desa. Karena itu tentu diperlukan penyesuaian metode, intensitas, maupun standar pelatihan agar tetap relevan, proporsional, aman, dan sesuai dengan kebutuhan tugas yang akan mereka jalankan nantinya,” tandasnya.
Bertambahnya korban menjadi tiga orang membuat polemik SPPI semakin meluas. Evaluasi kini tidak hanya menyangkut pelaksanaan Latsarmil, tetapi juga menyentuh pertanyaan mendasar mengenai kesesuaian pola latihan semi militer dengan kebutuhan jabatan manajerial yang akan mengelola koperasi sebagai motor penggerak ekonomi desa.
