SUARAMALANG.COM, Jakarta – Penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal di lingkungan Polri terus berkembang. Setelah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka, Polri kini memeriksa seorang perwira berpangkat Brigadir Jenderal (Brigjen) berinisial TK yang disebut dalam pemaparan Kapolri di hadapan Komisi III DPR RI.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengungkapkan, TK sedang menjalani pemeriksaan oleh Biro Pertanggungjawaban Profesi (Wabprof) Divisi Propam Polri terkait dugaan pelanggaran profesi.
Selain pemeriksaan internal, keterangan TK juga didalami penyidik untuk mengungkap peran masing-masing pihak dalam perkara tersebut.
“Keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara itu,” kata Isir dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Polri menegaskan, pemeriksaan etik dan penyidikan pidana masih berjalan. Langkah tersebut dilakukan untuk mengungkap rangkaian peristiwa serta memastikan keterlibatan setiap pihak berdasarkan hasil pemeriksaan.
TK Disebut dalam Pemaparan Kapolri di DPR
Nama berinisial TK sebelumnya muncul dalam rapat kerja Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026).
Dalam pemaparan tersebut, Kapolri menjelaskan dugaan peran tersangka AS yang disebut menerima perintah dari Jenderal LSP. AS diduga meneruskan instruksi penyadapan kepada operator tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasilnya kepada LSP.
Kapolri juga menyebut AS diduga memerintahkan TK untuk melakukan pengawasan atau surveillance.
“Keempat, AS, yang menjabat sebagai PLT Kabag Mon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance,” ungkap Suyudi.
Pernyataan tersebut menjadi dasar pendalaman terhadap peran TK dalam rangkaian dugaan aktivitas penyadapan ilegal. Meski demikian, berdasarkan keterangan Polri, TK saat ini menjalani pemeriksaan internal dan keterangannya masih didalami penyidik.
Empat Perwira Tinggi Telah Ditetapkan Tersangka
Dalam perkara ini, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka. Mereka masing-masing berinisial Jenderal LSP, AS, EH, dan SU.
Keempatnya diduga terlibat dalam tindak pidana penyadapan ilegal, akses ilegal, dan/atau penghapusan data elektronik. Aktivitas tersebut diduga menyasar sejumlah pihak, mulai dari Presiden Prabowo Subianto hingga mahasiswa.
Pengungkapan dugaan keterlibatan TK memperlihatkan bahwa penyidik masih menelusuri kemungkinan peran pihak lain dalam perkara tersebut.
Polri menyatakan proses penyidikan dan pemeriksaan internal akan terus berjalan untuk mengungkap fakta secara menyeluruh.
Hingga Jumat (13/11/2026), Polri belum menyampaikan nama lengkap TK maupun mengumumkan penetapannya sebagai tersangka. Karena itu, dugaan peran yang disampaikan dalam rapat bersama Komisi III DPR RI tetap perlu dibedakan dari status hukum yang telah ditetapkan penyidik.
