SUARAMALANG.COM, Jakarta – Polemik pemeriksaan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kembali menjadi perhatian setelah Polri menyatakan pengujian forensik terhadap dokumen tersebut telah selesai. Hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri disebut telah dituangkan dalam berita acara pro justitia dan dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum.
Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangan tertulis, Jumat (13/11/2026).
Trunoyudo menjelaskan, pemeriksaan dilakukan oleh Puslabfor Polri dan hasilnya telah didokumentasikan oleh penyidik Polda Metro Jaya melalui prosedur penyidikan.
“Telah dilakukan uji di Puslabfor Polri kemudian dituangkan dalam berita acara pro justitia oleh penyidik Polda Metro Jaya secara prosedural, profesional, dan proporsional,” kata Trunoyudo.
Menurut dia, hasil pengujian tersebut dapat digunakan untuk memberikan kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan. Karena pemeriksaan telah dilakukan, Polri menilai tidak diperlukan pengujian forensik baru terhadap objek ijazah yang sama.
“Dengan telah dilaksanakannya pengujian forensik, maka tidak diperlukan lagi pengujian forensik baru terhadap objek ijazah tersebut,” ujarnya.
Permintaan Uji Ulang Muncul dalam Persidangan
Pernyataan Polri itu muncul setelah pihak terdakwa dalam perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait ijazah Jokowi meminta pemeriksaan forensik terhadap dokumen fisik tersebut.
Kuasa hukum Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa, Muhammad Taufiq, menyampaikan permintaan itu sebelum sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (12/11/2026).
Pihaknya meminta ijazah Jokowi dihadirkan setiap kali persidangan berlangsung. Mereka menilai dokumen fisik tersebut merupakan salah satu bukti utama yang perlu diperiksa secara langsung.
“Kami meminta juga untuk dilakukan uji forensik terhadap ijazah yang disampaikan oleh rekan kami tadi. Dan ijazah tersebut dapat dihadirkan setiap kali kita bersidang,” kata Taufiq.
Selain meminta pengujian ulang, Taufiq mempersoalkan penanganan ijazah yang menurutnya telah berstatus sebagai benda sitaan negara sejak 23 Juli 2025.
Ia menilai pengelolaan dokumen tersebut perlu memperhatikan prinsip chain of custody atau rantai pengawasan barang bukti. Menurut pihaknya, barang sitaan seharusnya dibungkus, disegel, dan disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan).
Atas dasar itu, kubu Dokter Tifa meminta majelis hakim mencatat dugaan persoalan prosedural tersebut dalam berita acara persidangan. Mereka juga meminta agar keabsahan dokumen sebagai alat bukti dipertimbangkan dan hasil pemeriksaan laboratorium forensik dikesampingkan.
Minta Pemeriksaan oleh Lembaga Independen
Sebagai alternatif, pihak Taufiq meminta majelis hakim memerintahkan pengujian ulang oleh lembaga forensik independen.
Permintaan tersebut menjadi bagian dari keberatan pihak terdakwa terhadap proses pemeriksaan dan pengelolaan dokumen yang digunakan dalam perkara.
Sementara itu, Polri telah menegaskan pemeriksaan melalui Puslabfor selesai dan hasilnya menjadi bagian dari kelengkapan berkas perkara yang telah diserahkan kepada penuntut umum.
Perbedaan sikap tersebut membuat proses persidangan menjadi ruang penting untuk menguji keberatan para pihak. Penilaian mengenai kekuatan dan keabsahan alat bukti tetap menjadi kewenangan majelis hakim berdasarkan fakta persidangan serta ketentuan hukum yang berlaku.
Dengan demikian, pernyataan Polri mengenai selesainya uji forensik perlu dibedakan dari keputusan pengadilan mengenai penerimaan dan kekuatan pembuktian dokumen tersebut dalam perkara.
