SUARAMALANG.COM – Pengusutan kericuhan setelah demonstrasi 10 November 2026 di Yogyakarta memasuki babak baru. Universitas Gadjah Mada (UGM) mendorong pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) bersama perguruan tinggi lain untuk menelusuri rangkaian peristiwa, termasuk dugaan tindakan represif aparat terhadap massa aksi.
Desakan tersebut muncul ketika Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyatakan telah memulangkan 154 orang dari total 157 orang yang sempat diamankan setelah kericuhan. Kepolisian menyebut pemulangan dilakukan karena pemeriksaan tidak menemukan bukti kuat keterlibatan mereka dalam tindak pidana.
Rektor UGM Ova Emilia mengatakan, tim pencari fakta diperlukan agar seluruh informasi mengenai peristiwa tersebut dapat dihimpun secara menyeluruh. Penelusuran diharapkan mencakup keterangan mahasiswa, masyarakat terdampak, dokumentasi, serta dugaan kekerasan selama proses pengamanan.
“Tim ini diharapkan dapat menghimpun keterangan dari berbagai pihak, mendengarkan pengalaman mahasiswa dan masyarakat yang terdampak, mengumpulkan dokumentasi, serta menelusuri rangkaian peristiwa yang terjadi, termasuk dugaan tindakan kekerasan dalam proses pengamanan aksi,” kata Ova dalam jumpa pers di lingkungan UGM, Sleman, Kamis (12/11/2026).
Ova menegaskan, pencarian fakta harus dilakukan secara independen, objektif, terbuka, dan berbasis bukti. Menurutnya, upaya tersebut bukan untuk menyudutkan pihak tertentu, melainkan memastikan persoalan diselesaikan secara adil dan bertanggung jawab.
UGM juga mengecam tindakan represif, kekerasan, maupun intimidasi terhadap peserta aksi, termasuk mahasiswa dan sivitas akademika. Kampus menilai kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional yang harus dilindungi.
Tujuh Mahasiswa UGM Telah Dibebaskan
Dalam perkembangan penanganan mahasiswa, Ova menyampaikan bahwa pihak universitas telah mendatangi Polda DIY pada Rabu (11/11/2026) untuk berkoordinasi dan mengupayakan pembebasan mahasiswa yang diamankan.
Pada pukul 20.00 WIB, UGM menerima informasi tujuh mahasiswa telah dilepaskan. Mereka terdiri dari enam mahasiswa Fisipol dan satu mahasiswa Fakultas Kehutanan. Sementara itu, seorang mahasiswa Fakultas Filsafat masih menjalani perawatan akibat luka yang dialaminya.
UGM memastikan pendampingan tetap diberikan kepada mahasiswa terdampak, mulai dari bantuan hukum, perawatan medis, hingga pemulihan kondisi fisik dan psikologis.
Di sisi lain, Polda DIY melalui Plt Kabidhumas AKBP Novita Eka Sari menyampaikan bahwa 154 orang telah dipulangkan setelah menjalani pemeriksaan. Jumlah anak di bawah umur yang turut diamankan juga diperbarui dari data sebelumnya menjadi 22 orang. Seluruhnya telah diserahkan kepada keluarga.
Dari tiga orang yang tidak dipulangkan, dua orang dinyatakan positif narkoba berdasarkan hasil tes urine dan diserahkan kepada BNNP DIY. Satu orang lainnya berinisial MGYP (23) ditetapkan sebagai tersangka karena diduga membawa bom molotov, petasan, dan pisau lipat.
Tersangka tersebut dijerat dengan Pasal 306 dan/atau Pasal 307 KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun, sebagaimana disampaikan pihak kepolisian.
Polda DIY Juga Dalami Dugaan Kekerasan
Kapolda DIY Irjen Pol Langgeng Purnomo sebelumnya menyatakan kericuhan di Kantor DPRD DIY pada Selasa (10/11/2026) malam bukan bagian dari demonstrasi yang berlangsung pada siang hingga sore hari.
Menurut Langgeng, rangkaian penyampaian aspirasi di tiga lokasi, yakni Kantor DPRD DIY, Kantor Gubernur DIY atau Kepatihan, serta Titik Nol Kilometer Yogyakarta, telah berakhir tertib. Kericuhan disebut muncul setelah kegiatan demonstrasi selesai.
Kelompok massa yang diduga terlibat kerusuhan disebut mulai bergerak sekitar pukul 20.00 WIB. Mereka diduga menyalakan kembang api dan petasan sebelum melakukan pelemparan batu serta bom molotov dan merusak fasilitas di sekitar gedung DPRD DIY.
Langgeng mengatakan kepolisian masih mendalami pihak yang diduga mengerahkan kelompok tersebut, termasuk kemungkinan aktor, jaringan, sumber pendanaan, dan motif kerusuhan.
Terkait dugaan tindakan aparat di sekitar lingkungan UGM, Langgeng menyatakan Polda DIY akan membentuk tim gabungan bersama pihak kampus untuk mengungkap kejadian berdasarkan fakta.
Dorongan UGM agar perguruan tinggi lain terlibat dalam pencarian fakta pun menjadi penting untuk memastikan berbagai keterangan dan dugaan yang muncul dapat diuji secara objektif. Dengan demikian, pengusutan tidak hanya berfokus pada penyebab kerusuhan, tetapi juga memastikan penanganan aparat terhadap warga dan mahasiswa berlangsung sesuai ketentuan hukum.
