SUARAMALANG.COM, Jakarta – Program Revitalisasi Satuan Pendidikan 2026 tidak hanya diarahkan untuk memperbaiki bangunan sekolah yang rusak. Pemerintah juga menargetkan program tersebut mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman, membuka lapangan pekerjaan, serta menggerakkan perekonomian masyarakat di sekitar sekolah.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa revitalisasi merupakan bagian dari investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Karena itu, pembangunan sarana dan prasarana harus memberikan manfaat nyata bagi peserta didik, bukan sekadar menghasilkan bangunan yang selesai diperbaiki.
“Revitalisasi bukan tujuan, tetapi bagian dari proses. Sehingga dalam konteks pembelajaran, revitalisasi diharapkan dapat meningkatkan semangat belajar,” ujar Abdul Mu’ti dalam kegiatan Bimbingan Teknis Program Revitalisasi Satuan Pendidikan 2026 di Lampung, 11 November 2026.
Menurutnya, lingkungan sekolah yang bersih, aman, dan didukung fasilitas memadai dapat menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman. Kondisi tersebut diharapkan turut meningkatkan motivasi peserta didik dalam mengikuti pembelajaran.
Swakelola Perluas Dampak hingga Ekonomi Masyarakat
Salah satu pendekatan yang digunakan dalam program revitalisasi adalah mekanisme swakelola oleh satuan pendidikan. Melalui mekanisme ini, sekolah terlibat langsung dalam pelaksanaan pembangunan sesuai kebutuhan dan dokumen perencanaan yang telah disusun.
Abdul Mu’ti menjelaskan, pelaksanaan swakelola dinilai dapat meningkatkan efisiensi anggaran karena pembangunan tidak harus diserahkan kepada pihak ketiga. Efisiensi tersebut memungkinkan pemerintah menjangkau lebih banyak satuan pendidikan.
Pada 2025, revitalisasi berhasil dilaksanakan terhadap 16.167 satuan pendidikan, melampaui target awal 10.667 sekolah dengan anggaran yang sama.
Sementara pada 2026, target revitalisasi dalam program pemerintah meningkat menjadi sekitar 80.744 satuan pendidikan, dari target sebelumnya 71.744 satuan pendidikan.
Dampak program juga diharapkan meluas ke sektor ekonomi. Pembelian bahan bangunan dari toko setempat dan pelibatan tenaga kerja di sekitar sekolah dapat membuka peluang pekerjaan sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, mekanisme swakelola juga dinilai memberikan ruang bagi kepala sekolah untuk menyesuaikan pembangunan dengan kebutuhan fasilitas masing-masing satuan pendidikan.
Meski demikian, penyelesaian pekerjaan tetap harus memperhatikan ketepatan waktu dan kualitas. Sejumlah kendala seperti bencana alam maupun kondisi geografis yang sulit dijangkau dapat memengaruhi pelaksanaan pembangunan.
Mendikdasmen Ingatkan Dana Revitalisasi Tidak Boleh Disalahgunakan
Di balik target pembangunan tersebut, Abdul Mu’ti mengingatkan seluruh kepala sekolah dan pihak yang terlibat agar menjalankan program sesuai perjanjian kerja sama (PKS) dan dokumen perencanaan yang telah disepakati.
Ia juga meminta satuan pendidikan tidak terpengaruh oleh pihak yang mengatasnamakan pemerintah pusat untuk meminta imbalan atau menitipkan kepentingan tertentu dalam pelaksanaan proyek.
Menurutnya, dana revitalisasi merupakan uang rakyat yang harus digunakan sesuai peruntukan dan dipertanggungjawabkan secara transparan. Jika ditemukan penyimpangan, pemerintah akan menindaklanjutinya melalui aparat penegak hukum.
“Jadi jangan dana ini buat bancakan, ini duit rakyat!” tegas Abdul Mu’ti.
Direktur Sekolah Menengah Pertama Maulani Mega Hapsari menegaskan, dana bantuan revitalisasi yang disalurkan kepada satuan pendidikan diberikan secara utuh tanpa pemotongan.
Dalam Bimtek Revitalisasi SMP 2026 tahap kelima, kegiatan diikuti 813 satuan pendidikan dengan total 2.049 peserta. Sebanyak 130 sekolah dari Lampung dan Sumatera Selatan mengikuti kegiatan secara luring, sedangkan 683 satuan pendidikan lainnya mengikuti secara daring.
Sementara itu, Bimtek Revitalisasi SMA 2026 di Jakarta diikuti 766 peserta dari 383 SMA di 25 provinsi. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Muttaqin menyebut kegiatan tersebut bertujuan memastikan bantuan terlaksana secara tepat sasaran, tepat mutu, tepat waktu, dan transparan.
Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) 2026, Direktorat SMA menargetkan perbaikan terhadap 5.403 SMA atau 54,08 persen dari total 9.990 SMA yang mengalami kerusakan.
Melalui program tersebut, pemerintah berupaya memastikan perbaikan fasilitas pendidikan berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pembelajaran. Keberhasilan revitalisasi pada akhirnya tidak hanya diukur dari jumlah sekolah yang diperbaiki, tetapi juga dari manfaat fasilitas bagi siswa dan dampaknya bagi masyarakat sekitar.
