Usai Konbes NU, Gus Kikin Ajak Lembaga Negara Jaga Persatuan di Tengah Dinamika Politik

Ketua Umum PBNU KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin menyampaikan sikap organisasi terkait dinamika politik nasional dan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto di Jakarta. (Foto: Dok. nu.or.id)

SUARAMALANG.COM, Jakarta – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta seluruh lembaga negara mengedepankan persatuan dan menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika politik yang berkembang. Organisasi tersebut juga menyerahkan penanganan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Sikap itu disampaikan Ketua Umum PBNU KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin dalam konferensi pers di Kantor PBNU, Jakarta, setelah pelaksanaan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama pada 12 November 2026.

Dalam pernyataan tertulis yang disampaikan Jumat (13/11/2026), Gus Kikin menyebut PBNU menyesalkan adanya indikasi penyadapan terhadap Prabowo sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

“Nahdlatul Ulama menyesalkan adanya indikasi penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya.

PBNU menilai persoalan tersebut perlu diselesaikan melalui mekanisme hukum sesuai ketentuan perundang-undangan. Karena itu, organisasi tersebut mendukung penanganan perkara dan menyerahkan sepenuhnya proses hukumnya kepada Polri.

Enam Poin Sikap PBNU Merespons Dinamika Nasional

Pernyataan sikap PBNU bersama Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) se-Indonesia tidak hanya menyoroti dugaan penyadapan. Hasil Konbes NU tersebut memuat enam poin yang menjadi pedoman organisasi dalam menyikapi perkembangan sosial dan politik nasional.

Baca Juga:  Edan! Dana Reses DPR Naik Jadi Rp702 Juta, Formappi: “Kami Jadi Paham Kenapa DPR Tak Menangis Kehilangan Rp50 Juta Tunjangan Rumah”

Salah satu poinnya menegaskan dukungan Nahdlatul Ulama terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya menjaga keamanan serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

PBNU juga meminta seluruh lembaga negara menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan kehormatan bangsa. Setiap langkah politik, menurut organisasi tersebut, perlu mengutamakan semangat kebersamaan, keamanan, dan persatuan.

Selain itu, PBNU mengimbau seluruh komponen bangsa untuk menjaga kondusivitas nasional. Persatuan dan kesatuan dinilai perlu terus dipelihara agar pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik.

Warga NU Diajak Perbanyak Doa dan Jaga Kondusivitas

Dalam pernyataan yang sama, Gus Kikin menyerukan kepada seluruh warga Nahdlatul Ulama untuk memperbanyak zikir, munajat, dan doa bagi keselamatan bangsa.

Seruan tersebut ditujukan agar Indonesia senantiasa memperoleh perlindungan Allah SWT dari berbagai marabahaya maupun gangguan yang berpotensi menghambat pembangunan nasional.

Gus Kikin menjelaskan, pernyataan sikap itu disusun setelah PBNU mencermati perkembangan sosial politik nasional serta mendengar harapan dan masukan warga NU dari berbagai wilayah melalui Konbes pada 12 November 2026.

Baca Juga:  Pendaftaran Komcad 2025 Masih Dibuka: Syarat, Jadwal, dan Cara Daftar

Enam poin tersebut selanjutnya menjadi pedoman bagi seluruh jajaran organisasi, mulai dari PBNU, PWNU, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU), Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU), hingga pengurus ranting.

Melalui sikap tersebut, PBNU mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga ketenangan dan mengutamakan kepentingan nasional. Sementara itu, penanganan dugaan penyadapan diminta tetap berjalan melalui proses hukum oleh lembaga yang berwenang.